Neo Monarki

Posted on October 20, 2013

0


Dinasti Politik Banten - Tempo

(Awalnya tulisan ini berjudul “Membendung Dinasti Politik” yang akan dikirimkan ke media nasional. Namun karena pertimbangan subyektif maka dipilih diletakkan di blog pribadi ini saja)

Kasus tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata bukan hanya menjadi kasus pemberian suap semata dalam memuluskan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak. Namun lebih dari itu telah membuka mata masyarakat Indonesia tentang adanya kelindan antara korupsi dengan fenomena dinasti politik.

Dinasti politik (political dynasty) adalah suksesi kekuasaan politik yang dilakukan berdasarkan atas hubungan kekerabatan. Secara sederhana dinasti politik bisa diartikan sebagai praktik distribusi kekuasaan dalam sebuah struktur politik yang hanya diberikan oleh keluarga atau klan atau garis keturunan.

Dalam bahasa yang lain, dinasti politik menurut Andrinof Chaniago disebut sebagai rezim keluarga. Dimana klan keluarga sangat mendominasi dalam kekuasaan politik. Seluruh roda politik pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh klan keluarga. Fenomena dinasti politik yang terjadi saat ini tak jauh berbeda dengan feodalisme pada masa silam. Dimana sistem feodalisme ditandai dengan kekuasaan monarki yang bersifat turun-temurun.

Dalam istilah Jawa dinasti politik juga dikenal sebagai trah politik. Di era Orde Baru, Indonesia sudah disuguhi kuatnya trah politik Soeharto dalam menjalankan kekuasaan otoritariannya. Bahkan parahnya dinasti politik ala Soeharto, menurut Nordholt dan van Klinken telah menjadi sebuah kekuatan shadow state (negara bayangan).

Dinasti Politik dan Negara Bayangan

Terkuaknya keterlibatan salah satu kerabat Gubernur Banten dalam kasus suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menguatkan dugaan masyarakat tentang eksistensi dinasti politik di Banten. Adalah Tubagus Wardhana, adik kandung Gubernur Banten berkuasa, Ratu Atut. Jamak sudah diketahui bagaimana klan Ratu Atut menguatkan dinasti politik di Banten. Dalam penelitian Syarif Hidayat (2007), dinasti sang Gubernur selain menguasai ranah politik juga masuk ke dalam ranah ekonomi. Kekuasaan dinasti politik ini begitu kuat dalam mengatur berbagai kebijakan di wilayah Banten. Fenomena dinasti politik juga terjadi di daerah lain seiring dengan era otonomi daerah.

Lebih banalnya, dinasti politik telah membajak demokrasi elektoral pada era desentralisasi ini. Pembajakan demokrasi oleh dinasti politik, seperti diungkapkan diatas telah menumbuhkan aktor-aktor lain di luar struktur resmi negara dalam “permainan” politik. Shadow State, menurut Barbara Harris-White disebabkan oleh faktor lemahnya kekuataan negara dihadapan aktor-aktor informal. Kelemahan ini bisa bermula dari kepentingan yang mutualistik antara birokrasi resmi negara dengan aktor informal tersebut. Dalam kasus dinasti politik, yang terjadi adalah pejabat pemerintahan dengan sengaja “membajak” agenda pembangunan yang kemudian didistribusikan pada klan atau aktor informal untuk mengakumulasi kekayaan pribadi. Tersanderanya pejabat publik disinyalir menjadi cikal-bakal dari kejahatan korupsi.

Modus yang acapakali terjadi adalah pola-pola pemberian konsesi sumber ekonomi pada kerabat terdekat, hingga penggunaan dana APBN/APBD yang alokasi sudah dibagi-bagi laiknya arisan keluarga. Modus penggunaan dana APBN/APBD dengan mekanisme penunjukan langsung menjadi sebuah pola yang paling sering dilakukan oleh klan dari dinasti politik untuk mendistribusikan sumberdaya ekonomi sehingga dengan mudah untuk dikontrol oleh aktor informal tersebut.

Yoshihara Kunio dalam buku “The Rise of Erzats Capitalism in South East Asia” memberikan gambaran betapa mengerikannya praktik dinasti politik di era Soeharto. Dimana Soeharto dan para kroninya masuk dalam jajaran birokrasi pemerintah dan bahkan legislatif. Seiring dengan hal tersebut kroni Soeharto juga menguasai semua sumber-sumber ekonomi yang bertautan dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terma korupsi, kolusi dan nepotisme pada era Soeharto menjadi sebuah terma yang lazim dituduhkan pada penguasa Indonesia era Orde baru tersebut. Sebab kekuatan resmi negara disandera sepenuhnya oleh aktor-aktor informal yang tidak lain adalah kerabat dekat Soeharto.

Dinasti Politik Sebagai Ancaman Demokrasi

Sejarah panjang dinasti politik di Indonesia memberikan sebuah pembelajaran ke depan agar nilai-nilai demokrasi tidak dibajak oleh elit politik tertentu. Fenomena dinasti politik di alam demokrasi merupakan sebuah anomali sejarah tersendiri, dimana demokrasi yang tadinya dianggap mampu mengeliminasi feodalisme namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dimana kekuatan feodalisme yang belum lumpuh benar dalam demokrasi mencoba bangkit dan mengambil keuntungan dari demokrasi prosedural untuk kepentingan pribadi.

Ancaman dinasti politik dalam proses demokrasi antara lain dapat menghambat suksesi dan rotasi kepemimpinan dalam jajaran birokrasi. Dimana dalam prinsip tata kekola pemerintahan yang efektif dan efisien dinyatakan bahwa birokrasi yang terbuka dan bertanggungjawab adalah salah satu prasyarat dari demokrasi.

Dinasti politik yang linier dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi dapat dinilai sebagai bentuk monopoli. Dan segala bentuk monopoli sudah barang tentu merugikan masyarakat. Dalam hal ini penguasaan tunggal ekonomi akan sangat mengganggu distribusi kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ancaman dinasti politik terhadap proses demokrasi sudah seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat untuk bersama-sama dalam membendung kekuatan arus balik feodalisme ini. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan merupakan salah satu kunci dalam membendung kekuatan dinasti politik.

Penguatan kembali wacana pembatasan bagi kontestan di Pilkada perlu mendapatkan perhatian. Beberapa pasal dalam RUU Pilkada saat ini sudah mencerminkan upaya untuk membendung dinasti politik dalam Pilkada. Setidaknya dalam pasal 12 (p) dan 70 (p) menyatakan warga negara Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) adalah yang tidak punya ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/walikota kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Pasal ini bisa menjadi pintu masuk untuk mencegah dinasti politik. Hal ini sama artinya dengan mengembalikan rel demokrasi sebagai sistem yang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi guna mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa adanya intervensi dari kekuatan status quo.

Wawan Suyatmiko

Penulis

Posted in: Artikel, Opini