Quo Vadis Reformasi Polri

Posted on September 16, 2013

0


GCB 2103

Transparency International mengeluarkan hasil survei yang mengukur tentang efektifitas pemberantasan korupsi. Menarik untuk disimak dalam survei yang bertajuk Global Corruption Barometer 2013 ini adalah penempatan instansi-instansi publik paling korup, menurut persepsi masyarakat. Hasil survei menyebutkan bahwa lembaga kepolisian merupakan salah satu instansi yang paling rentan terhadap perilaku korupsi. Secara global survei ini menempatkan kepolisian di nomor dua sebagai instansi terkorup. Hal ini berarti fenomena korupsi di tubuh penegak hukum kepolisian merupakan “penyakit” yang mewabah di negara-negara di seluruh dunia.

Khusus untuk Indonesia, instansi kepolisian menempati peringkat pertama dalam hal korupsi. Tahun ini kepolisian memperoleh angka tertingi dalam hal persepsi masyarakat terhadap lembaga negara yang rentan korupsi. Dari skala 0 – 5, Kepolisian memperoleh nilai 4,5. Dimana 0 adalah tidak korup dan 5 adalah sangat korup. Ternyata hal ini juga tidak mengejutkan, sebab dalam kurun waktu enam tahun terakhir survei ini mencatat Kepolisian selalu dalam golongan lima besar instansi negara yang korup.

Sejarah Panjang

Skandal korupsi di tubuh kepolisian sesungguhnya bukanlah hal baru. Jika menilik sejarah, korupsi di tubuh kepolisian sudah terjadi sejak zaman kolonial. Merujuk pada buku Marieke Bloembergen, seorang dosen dari Universitas Amsterdam, memperlihatkan catatan sejarah kelam korupsi di tubuh kepolisian. Bloembergen menyatakan bahwa kasus korupsi di tubuh kepolisian di Hindia Belanda pertama kali terungkap pada tahun 1923. Dimana Komisaris Besar Van Rossen, seorang kepala polisi di Batavia, terbukti melakukan tindakan rasuah berupa memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan pos anggaran di tubuh kepolisian. Cara yang digunakan oleh Rossen adalah mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena adanya kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian. Rossen menggelapkan uang kepolisian dengan jumlah besar, mencapai satu juta gulden. Setelah kasus penggelapan dana kepolisian itu terbongkar, Rossen diseret ke pengadilan, dan dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara.

Mega korupsi dan skandal simulator SIM yang menimpa Djoko Susilo juga membuat publik terhenyak kaget. Dimana seorang polisi berpangkat Inspektur Jenderal mempunyai harta yang tak wajar, jika ditilik dari gaji dan tunjangan yang didapatnya selama dirinya mengabdi di instansi penegak hukum tersebut.

Grand Corruption Versus Street Corruption

Fenomena korupsi yang terjadi di tubuh Polri bukan saja korupsi yang tergolong grand corruption, seperti dalam kasus simulator SIM. Street corruption (atau petty corruption) juga menjadi “penyakit” di instansi Polri.

Lembaga Transparency International Indonesia yang tahun ini juga merilis hasil survei persepsi publik di Jakarta terhadap integritas dan fenomena korupsi, khususnya anak muda, mengafirmasi bahwa street corruption lazim terjadi di instansi Polri. Sebanyak 47% anak muda Jakarta memilih “berdamai” dengan Polisi saat dilakukan tilang. Sikap permisif masyarakat menjadi salah satu indikator betapa kuatnya korupsi di tubuh kepolisian. 

Street corruption merupakan salah satu penyumbang terhadap buruknya kinerja lembaga kepolisian dalam hal integritas dan pemberantasan korupsi. Sebab dalam kasus korupsi jalanan ini publik merasakan langsung kerugian yang diakibatkan praktek jual-beli hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi jika hal ini terbukti untuk memperkaya oknum per oknum.

Sinergisitas dan Perubahan

Melihat fenomena korupsi di tubuh Polri tentunya membuat miris publik akan tegaknya hukum di negeri ini. Tidak salah jika mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa menyatakan dengan analogi bahwa tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan menggunakan sapu yang tidak bersih.

Tentunya harapan masih ada jika reformasi di tubuh Polri senantiasa dipantau oleh masyarakat sipil, sebagaimana prasyarat dalam negara demokrasi. Artinya dalam hal ini publik tidak boleh tinggal diam dan terus melanggengkan sikap permisif. Sementara itu perbaikan dari dalam tubuh Polri perlu dibuktikan secara nyata dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Polisi secara transparan dan akuntabel.

Fungsi koordinasi dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi selayaknya dipandang sebagai semangat untuk berbenah diri. Kasus rekening gendut dan sejumlah kasus yang menjerat petinggi Polri perlu mendapat perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Penyelesaian kasus-kasus korupsi besar diharapkan mampu menjawab dahaga publik untuk mempunyai aparat penegak hukum yang bersih.

Wawan Suyatmiko – Jakarta, Juli 2013

Posted in: Artikel