Abrasi, Kelas Menengah dan G20S/DKI

Posted on September 17, 2012

0


“Hey tuan-tuan perampas suara. Manipulasi rekayasa wajah dan kata. Tertidur tertawa di tengah amuk bencana. Ledakan kalut takut picu histeria. Tekan tombol kontrol masa picu paranoia.” – Abrasi, BRNDLS feat. Morgue Vanguard

Lirik diatas saya kutipkan dari salah satu lagu The Brandals (kini dikenal dengan BRNDLS), Abrasi, yang terdapat dalam album DGNR8 yang mereka rilis 2011. Salah satu lagu, yang menurut saya, paling bisa mempertontonkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. “Abrasi” menjadi sangat tajam akan kritik terhadap sosial-politik, ditambah dengan prosa liris dari maestro skena hip-hop asal Bandung, Ucok a.k.a Morgue Vanguard. Tentu penikmat hip-hop ataupun rap di Indonesia tak asing dengan Ucok, bekas salah satu pentolan grup kolektif Homicide.

Menurut saya, The Brandals sendiri punya sisi kritisisme terhadap kondisi sosial yang dituangkan dalam album-album sebelumnya. Beberapa single seperti “Janji 1000 Hari”, “Tipu Jalanan”, “Stagnasi Vs Konformis” kental sekali dengan nuansa kritik sosial. Bahkan boleh dibilang sebagai bentuk “perlawanan”. Melawan dengan musik, The Brandals dengan ditambah menggandeng Morgue Vanguard merupakan upaya radikalisasi atau mungkin pemberontakan!

Tak bisa dipungkiri, mereka (BRNDLS) berasal dari kelas menengah terdidik yang mencoba memberikan pandangan dan warna berbeda dalam sistem politik yang terjadi di Indonesia, melalui musik. Terkait hal ini saya teringat dengan Njoto, orang nomer tiga dalam PKI, yang juga menggunakan media musik sebagai alat menghimpun energi perlawanan. Njoto juga berasal dari kelas menengah terdidik yang juga melek politik cum melek musik dizamannya.

Kelas menengah mempunyai posisi penting dalam peta politik. Perjalanan demokrasi tak bisa lepas dari peran kelas menengah, baik pemikiran, kritik-solusi dan kontribusi lainnya. Seiring dengan perjalanan demokrasi, masalah kesenjangan yang muncul sebagai akibatnya, menimbulkan segolongan kelas menengah kritis. Kelas menengah yang “melawan” arus utama demokrasi. Di Indonesia, pasca gerakan reformasi 1998, terjadi perombakan sistem politik yang besar. Meski tak disangkal, yang berganti hanya figur dan tokohnya saja, atau lebih tepatnya rotasi pemimpin saja, sedangkan substansi demokrasi yang (harusnya) berujung pada kesejahteraan mayoritas dibajak oleh elit minoritas dengan mengatasnamakan demokrasi, partai politik dan Pemilu.

“Tak bisa mengharap mengganti generasi kolot dengan generasi muda virtual. Yang hanya nyaman di depan monitor-monitor banal. Yang hanya nyaman dengan Hypebeast sebagai modal.”

Rima dari Morgue Vanguard diatas seolah menjadi penanda bagi kelas menengah yang seharusnya mempunyai peran lebih, jika mengharapkan sebuah perubahan suatu kondisi atau sistem yang lebih baik. Era kemajuan teknologi informasi telah menggeser bentuk kritik terhadap rezim demokrasi dari bentuk konvensional, parlemen jalanan, ke dalam bentuk protes di media sosial. Dan kelas menengah-lah sebagai pionir di sosial media. Kelas menengah dianggap punya akses yang lebih untuk menggunakan teknologi. Pengalaman “The Arab Spring” menunjukkan peran teknologi dan kelas menengah yang bersinergi dalam menumbangkan rezim korup di negara-negara Timur Tengah.

Lalu bagaimana peran kelas menengah di Indonesia? Saya tertarik dengan kondisi politik akhir-akhir ini dimana Jakarta, sebagai ibukota Indonesia, sedang menghadapi pemilihan gubernur untuk periode 2012-2017. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik, antara lain, Jakarta adalah sebuah kota yang mempunyai komposisi kelas menengah yang paling banyak dibanding kota lain di Indonesia.

Laiknya pesta demokrasi, Jakarta juga menggeliat. Yang membuat publik terheran-heran adalah para “petarung” untuk menduduki DKI 1, tak tanggung-tanggung, diklaim sebagai kader-kader terbaik yang berasal dari partai pengusung dalam gelanggang Pilgub ini. Dan bahkan yang diusung oleh kalangan independen juga adalah tokoh nasional, mantan aktivis, dan intelektual dibidangnya. Namun calon independen ini tumbang di putaran pertama. Calon independen yang maju pada Pilgub disiapkan dan digadang-gadang oleh kelas menengah yang sudah jengah dengan partai politik. Sehingga oleh Parpol calon independen ini juga dicap sebagai bentuk “deparpolisasi”.

Menariknya kelas menengah pengusung salah satu calon independen dari kalangan intelektual dan aktifis, menganggap kandidat yang diajukannya sebagai satu-satunya alternatif yang bisa memperbaiki kondisi Jakarta, karena diklaim tidak punya keterkaitan dan “hutang” dengan parpol. Bahkan jargon yang digunakan pun tak tanggung-tanggung, “Keep Calm Jangan Golput“, sebuah frasa yang lazim dipakai di zaman Orba untuk menakut-nakuti para Golputers. Menjadi sebuah anomali saat jargon tersebut dikeluarkan oleh intelektual dan aktifis yang juga ikut menumbangkan Orba. Bentuk lain dari “Re-Orba-isasi”?

Bukankah setiap individu berhak menentukan pilihannya tanpa harus diintimidasi? Pertanyaan yang paling mendasar, apakah Pemilu merupakan satu-satunya alat yang bisa dipakai dalam berdemokrasi? Sehingga kalau golput sama artinya tidak mendukung demokrasi? Sebuah pendapat yang kekanak-kanakan dan ciri kelas menengah yang trauma terhadap rezim otoriter bin pseudo-demokrasi, pendapat saya.

Waktu berlalu, kini Pilgub DKI memasuki putaran kedua. Pertarungan berebut simpati antara petahana dan sosok yang dibabtis oleh media sebagai pembaharu. Petahana, bagi beberapa kalangan dianggap gagal dalam lima tahun kepemimpinan sebelumnya. Gagal dalam mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta, gagal dalam mengatasi problem-problem khas urban. Sedangkan kandidat lawannya, dianggap berhasil membawa kota asalnya sebagai kota yang bersih dan tentu kandidat ini dinobatkan sebagai walikota yang bersih dari korupsi.

Tentunya putaran kedua tak lepas dari kampanye hitam, pun juga terjadi di kedua belah pihak. Permainan kotor dihembuskan mulai dari isu berbau SARA hingga perang data via media sosial. Pelopor perang kampanye hitam di media sosial tak lain adalah para pengakses dan penikmat media sosial, yang kebanyakan adalah kelas menengah. Dalam perang kampanye ini masing-masing pendukung melemparkan isu yang tak sedap, mulai dari kasus korupsi yang dilakukan petahana hingga menggalang penolakan terhadap calon yang diusung oleh pelanggar HAM di masa lalu. Menurut saya, menarik garis lurus antara pendukung salah satu petarung yang didukung oleh salah satu jenderal pelanggar HAM adalah pelecehan intelektualitas. Sebab tentu kita ingat dan belajar dari masa lalu dan tentu punya pilihan kritis untuk membedakan konteks dan kepentingan, untuk masa depan.

Dari konteks diatas, menjadi menarik adalah kelas menengah yang awalnya mendukung calon independen dari kalangan intelektual kini satu-persatu berbalik arah untuk tak medukung keduanya. Dengan arti kata, memilih menjadi Golput! Dengan alasan tidak ada calon yang kapabel lagi untuk didukung. Nah, coba pada putaran pertama-pun berpikiran seperti ini: bahwa memang mereka yang golput tidak punya pilihan calon yang kapabel sejak awal! Bukan malah memaksakan jargon reorbaisasi yang usang dan traumatik jika petarungnya kalah diawal. Dan memang terbukti, kalah!

Que sera sera, Pilgub DKI putaran kedua yang akan dilakukan pada 20 September 2012 tentu menjadi momen dalam demokrasi di negeri ini. Namun bukan satu-satunya indikator untuk berdemokrasi di kota Jakarta cum di Indonesia. Sebab demokrasi bukan melulu soal bilik suara, pilihan praktis rutin lima tahunan, dan kibaran bendera parpol dengan jargon ilusif dan pencitraan semata. Masih banyak upaya dan usaha yang bisa dilakukan dalam alam demokrasi, meski masih tertatih dalam menghadapi demokrasi ini.

Saya nukilkan kembali lirik penutup dalam lagu Abrasi dari The Brandals featuring Morgue Vanguard berikut ini sebagai sebuah perenungan tentang arti demokrasi:

“Apa arti hiruk pikuk demokrasi jika tak ada keadilan? Apa arti kotak suara jika tak ada keadilan?”

Untuk mendengarkan lagu ini silakan ke tautan ini: Abrasi – BRNDLS feat. Morgue Vanguard

Jakarta 17 September 2012

Wawan H. Suyatmiko
(sekedar) Penulis

Posted in: Opini