Terorisme dan Hipersemiotika

Posted on September 10, 2012

0


“Semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta.” (Umberto Eco)

Kejadian penembakan oknum polisi di Solo dan ledakan bom di Depok selalu dikaitkan dengan terorisme. Pemberitaan yang menghiasi media pun menjadi meningkat oplah, rating dan hits-nya karena berita itu. Bahkan label “ekslusif” menjadi penanda ukuran up-to-date-ing sebuah berita. Saya tak hendak menganalisis framming media.

Terorisme, sebuah momok pasca Orba yang didengungkan oleh semua rezim. Ini hampir mirip dengan “Komunisme” di era Orba. Artinya setiap rezim membutuhkan semacam stigma untuk mengontrol isu yang beredar di masyarakat. Terus, apakah pentingnya mengontrol isu?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dua periode rezim SBY-lah yang paling getol menggunakan “terorisme” sebagai alat kontrol isu yang ada di masyarakat. Bahkan yang lebih banal adalah stigma yang diberikan oleh rezim ini kepada kelompok agama tertentu sebagai proxy teror tersebut. Tentu saja ini menimbulkan polemik. Kontrol terhadap isu sangat dibutuhkan oleh setiap rezim untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Lalu, apa pentingnya menciptakan “teror”? Bukankah justru malah negara yang “diserang”?

Secara awamiah, pertanyaan kedua mengesankan bahwa negara dalam keadaan genting akibat teror tersebut. Namun apakah benar-benar negara yang “diserang”? Jawabannya sangat berkaitan dengan pertanyaan pertama. Jika dilihat dari target yang dilakukan oleh peneror, maka benar adanya jika negara (oknum/aparat kepolisian) dikesankan terancam oleh teror. Lalu jika benar adanya negara yang terancam, dimana peran alat keamanan negara, seperti intelejen dan polisi?

Teroris yang selama ini digembar-gemborkan oleh polisi adalah minoritas kelompok radikal, namun terorganisir. Artinya disini seharusnya kepolisian dan intelejen bisa melakukan upaya pendeteksian dini terhadap upaya teror. Lalu kenapa masih kecolongan? Dalil intelejen yang menyatakan bahwa fakta di lapangan menyatakan kalau deteksi dini dan pola organisasi dari (terduga) teroris sudah bisa dibaca dan dianalisis, namun pencegahan bukan bagian dari kerja intelejen, tapi polisi. Sudah ada lembaga BNPTyang bertugas mengkoordinasikan kerja intelejen hingga Densus 88.

Fakta disini berarti ganda. Pertama, dia bukanlah sesuatu yang bersifat otonom. Artinya harus perlu konteks untuk menjelaskan keterkaitan satu sama lain. Kedua, dia tak berarti apa-apa jika tanpa penyikapan lebih lanjut. Jika birokratisme dijadikan alasan untuk pengalihan atas tanggung jawab, maka fakta tak akan berarti apa-apa.

Kontekstualisasi Terorisme

Tanpa harus ditutup-tutupi, teror penembakan di Solo dan ledakan bom di Depok tak bisa lepas dari konteks sosio-politik yang terjadi di tanah air. Ada analis yang berpendapat teror di Solo tak lepas dari politicking isu Pilgub DKI yang salah satu petarungnya adalah Walikota Solo. Jadi ini adalah upaya politis untuk kampanye hitam salah satu kandidat tersebut.

Konteks berikutnya adalah kedatangan Hillary Clinton, Menlu AS. Ini adalah konteks yang sebenarnya basi namun layak untuk dianalisis. Mengapa kejadian teror ini terjadi hanya beberapa saat sesudah Hillary berkunjung ke Indonesia? Tentu publik masih ingat dengan penangkapan Abu Bakar Baasyir beberapa hari sebelum Obama mendarat di Jakarta. Hillary datang ke Indonesia sebagai bagian dari kunjungan bilateral dua negara yang akan memperbincangkan soal Keamanan Regional antara Indonesia-AS. Ditambah pula di Pemerintah dan parlemen Indonesia sedang menggodok Revisi UU Terorisme dan UU Kamnas. Jadi kesimpulannya, isu terorisme menjadi show of force dari aparat untuk menunjukkan pada AS bahwa, Indonesia sudah mampu dan serius menanggulangi terorisme. Barternya adalah, peningkatan bantuan anggaran untuk profesionalisasi penganggulangan teror di masa depan.

Konteks yang tak kalah layak untuk ditelaah adalah pengalihan isu. Publik sudah tahu banyak kasus korupsi yang melanda Kepolisian saat ini. Salah satunya korupsi di Korlantas atau acap disebut korupsi SIM. Diduga kasus ini melibatkan oknum polisi bintang dua dan perwira lainnya. Simulator SIM di Polri merupakan sumber pendapatan, dan disebut-sebut sebagai lumbung “setoran” bagi petinggi kepolisian. Sehingga jika ini berhasil diungkap, maka tak sedikit bintang-gemintang di Polri yang bakal terseret. Dus, hubungannya dengan teror ya mengalikan isu korupsi dengan “prestasi” mencegah teror.

Hipersemiotika

Fakta, yang acapkali didengungkan oleh pejabat negara terkait dengan terorisme, sesungguhnya adalah subyektifitas negara untuk memonopoli isu. Monopoli atas subyektifisme adalah penanda bahwa negara mempunyai kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan sebuah rezim. Jika fakta dimonopoli oleh suatu kepentingan tertentu maka sebenarnya ini adalah argumen. Menurut Charles Sanders Pierce, argumen adalah suatu proses berfikir yang membuat orang memproduksi kepercayaan terhadap sesuatu, untuk itu diperlukan proses lain untuk mendukung argumen ini. Artinya, kebenarannya didukung oleh faktor internalnya sendiri. Nah, disini terlihat monopoli fakta yang sebenarnya argumen ini adalah bentukan kepentingan negara (polisi, BNPT, intelejen). Sehingga publik “dipaksa” untuk percaya oleh klaim tunggal ini.

Dalam kondisi fakta tunggal ini manipulasi atas fakta rentan terjadi. Manipulasi ini pernah dikatakan oleh Yasraf Amir Piliang sebagai teori tentang dusta, hipersemiotika. Tujuan dari manipulasi ini tentu tak lain adalah untuk menutupi persoalan lain yang lebih besar, lebih urgen. Masih menurut Yasraf, manipulasi ini jika dibiakkan akan menyebabkan publik terhanyut pada keterpesonaan yang ilusif.

Lalu harus bagaimana menyikapi isu terorisme? Era keterbukaan informasi menjadikan dunia terbuka pada segala informasi. Mencari sumber bacaan dan berita yang dapat dipercaya menjadi sebuah pendekatan yang layak diterapkan. Demikian pun dengan kaum muda, untuk bisa mencari sumber bacaan yang bermutu dan tentunya memfilter informasi sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang sangat cepat juga bisa didapat dari sosial media, namun sekali lagi filter ada pada diri kita.

Sedangkan untuk negara, apapun dalihnya, bahwa tidak ada kebenaran tunggal. Dan tentu tak dibenarkan memaksakan kebenaran tunggal untuk kepentingan rezim demi mengekalkan kekuasaaannya.

Jakarta, 10 September 2012

Wawan H. Suyatmiko
(sekedar) Penulis

Posted in: Opini