Menggugat Indonesia : Sebuah Opini

Posted on July 22, 2010

1


Muhammad Basyir, 11 tahun. Tentu kita tidak mengenal anak ini jika dia tidak melakukan bunuh diri. Basyir, seorang anak yang rajin dalam menafkahi hidupnya sendiri. Bekerja sebagai penjual kardus bekas dan pengojek payung ketika musim hujan. Basyir kecil hanya mengingingkan untuk masuk sekolah SD. Sebuah keinginan yang bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang remeh. Namun tidak untuk si penjual kardus kecil ini.
Di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Basyir kecil yang bercita-cita menjadi polisi dan dokter ini meregang nyawa dengan cara menggantung diri. Tragisnya, sebelum melakukan aksi ini si kecil sempat mengibarkan Sang Saka Merah Putih diatas kios tempat orangtuanya mencari nafkah. Kenapa harus bunuh diri? Dengan mengibarkan bendera pusaka terlebih dahulu pula. Sebuah makna mendalam terhadap nasionalisme dan kondisi pendidikan di negeri ini.

Sebuah pesan tersirat dari kejadian Basyir. Apakah Basyir (seolah) ingin menuntut kepada negara yang ia cintai? Mungkin hanya bisa terjawab dengan singkat : Basyir hanya ingin sekolah SD di negeri ini.

Kejadian Basyir bukan kali pertama terjadi. Di Tegal, Eko Haryanto, 15 tahun, juga pernah melakukan upaya bunuh diri. Persoalan yang mereka hadapi juga sama, pendidikan. Tanpa bermaksud sarkastik, fenomena diatas mencerminkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia berada di titik nadir.

Mari bicara hak. Dalam pasal 26 Deklarasi HAM, menyatakan : “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan.”

Deklarasi HAM tersebut juga diperkuat dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Bunyi ayat tersebut “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”. Bahkan dalam ayat 1 pasal 6 UU No.20/2003 menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”.

Dalam doktrin tersebut sudah sangat jelas menyebutkan tentang hak warga negara terhadap akses pendidikan. Namun ketika kita menengok fenomena diatas terjadi bias, antara idealita dengan yang nyata. Seolah UU hanya doktrin kosong belaka. “Orang miskin dilarang sekolah”, begitu menurut Eko Prasetyo dalam bukunya.

Jika Jepang bisa bangkit dalam setengah abad belakangan ini karena pendidikan. Malaysia yang pernah berguru kepada Indonesia pada dekade 70’an. Lantas, kenapa kita semakin terpuruk? Karena korupsi-kah? Atau mental pejabatnya? Atau memang rakyatnya?

Pertanyaan tersebut selalu mengusik pikiran. Sebagian pemikir menyatakan pilihan ideologi pasar bebas telah menyebabkan “perceraian” antara negara dengan rakyatnya. Jadi keniscayaan pasar menuntut negara untuk mengurangi campur tangan perannya dalam mengurusi ranah-ranah publik.
Memang banyak sekali ide dari anak bangsa yang telah membuat sekolah-sekolah komunitas. Ini patut diapresiasi dan bahkan mungkin diduplikasi. Namun hal tersebut bukan berarti meminggirkan peran negara dalam pengelolaan sistem pendidikan. Apatisme-lah yang nantinya bakal timbul jika peran negara menjadi kerdil dalam pengelolaan pendidikan.

Itikad baik dari negara perlu didesak untuk lebih masif. Karena pendidikan adalah jantung dari kemajuan peradaban sebuah bangsa, maka peran negara harus maksimal. Terlebih lagi, pemilik dan pewaris negeri ini adalah rakyat sendiri. Bukan pemodal.

Belajar dari kisah Basyir kecil, sudah saatnya ini menjadi kejadian terakhir di bumi pertiwi ini. Seperti ucap Cholil Mahmud (Efek Rumah Kaca) dalam lagu “Menjadi Indonesia”. “Lekas, bangun (dari) tidur berkepanjangan…memudakan tuamu, menjelma dan menjadi indonesia”.

Semoga. Wallahu a’lam bishawab.

Posted in: Opini