Jangan (Takut) Menjadikan Politik Sebagai Panglima

Posted on November 20, 2009

3


Sebuah catatan kritis untuk tulisan Saudara Jimly Assiddiqie :
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/285210/

Di negara yang menganut demokrasi modern seperti Indonesia memang terlalu sulit untuk membedakan kepentingan politik dan kepentingan pasar. Hal tersebut disebabkan pasar sudah sedemikian rupa masuk kedalam sistem atau tatanan politik kenegaraan. Sehingga menjadi tipis bedanya antara kepentingan politik (dalam hal ini negara) dan kepentingan pasar. Maka politik sebagai penglima juga tergeser oleh ekonomi sebagai panglima.
Persengketaan dalam ranah politik, seperti perselisihan antar instrumen negara dalam hal penegakan hukum yang saat ini sedang melanda negeri ini menjadi komoditas politik yang tak terhindarkan. Dalam artian, ketika sebuah tatanan atau sistem mengalami suatu proses komodifikasi maka mekanisme pasar-lah yang sedang bekerja. Dalam kasus ini dapat terlihat dengan jelas bagaimana persengketaan antar lembaga penegakan hukum bukan saja melulu masalah benturan otoritas satu lembaga dengan lembaga yang lain. Namun jauh dari itu aktor pasar juga bermain dalam kekacauan tersebut. Aktor yang dimaksud adalah individu-individu yang berkepentingan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani (dipersengketakan) oleh lembaga-lembaga tersebut. Mulai dari koruptor dan kroninya, oknum penegak hukum (Jaksa, Polisi, KPK) nakal, markus (makelar kasus), lembaga tinggi negara (DPR) hingga Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara ini.
Jika tesis saudara Jimly Assiddiqie lebih mengedepankan upaya penegakan hukum melalui jalan pengadilan maka dalam tesis saya lebih mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik khususnya politik modern. Apa pasal saya lebih mempercayakan politik (modern) sebagai panglima ?
Pertama, saya sepakat dengan pendapat saudara Jimly Assiddiqie bahwa konflik antarlembaga penegak hukum hanya bisa diselesaikan di ranah Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini-pun proses ini sedang berjalan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menjadikan konflik sebagai tinjauan kasus tanpa adanya dorongan (kemauan politik) dari para pegiat demokrasi di negeri ini. Artinya disini adalah kepentingan masyarakat yang mengutamakan penegakan hukum yang jujur dan adil lebih dikedepankan dibanding dengan kinerja hukum (dalam hal ini prosedural hukum).
Kedua adalah tuduhan kepada Bibit – Chandra dan perkara korupsi Anggoro Widjaja yang pada akhirnya menggelindingkan bola salju yakni munculnya nama-nama oknum pejabat penegak hukum yang terseret dalam perkara tersebut yang terungkap melalui pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi tempo hari.
Dalam pendapat saya tuduhan kepada Bibit – Chandra selaku pimpinan KPK terlalu dipaksakan jika melihat kronologi kasusnya. Seperti munculnya pasal karet dalam setiap pemeriksaannya. Sehingga publik bereaksi untuk mencari kejelasan kasus tersebut. Dalam hal ini munculnya pasal karet menandakan ketidakjelasan tuduhan dan hanya sebuah rekayasa. Sebuah rekayasa (mungkin juga sebuah konspirasi) adalah sebuah bentuk politisasi hukum, maka untuk melakukan countering, perlu adanya kemauan politik dari masyarakat yang mendambakan kejujuran dan keadilan. Dorongan publik (kepentingan politik) ini telah mampu menuntun kita semua pada sebuah titik terang walau masih jauh dan samar-samar. Namun jelas bagi kita yakni harapan itu masih ada.
Berikutnya adalah perkara korupsi Anggoro Widjaja yang (dalam transkrip rekaman dibacakan di Mahkamah Konstitusi) melibatkan para petinggi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Perkara ini tidak akan menjadi gamblang jika tidak ada upaya masyarakat untuk “memaksa” aparatur negara bertindak.
Ketiga, menyangkut kinerja Tim Delapan yang telah membuat kesimpulan dan rekomendasi yang telah juga diserahkan kepada Presiden SBY. Menurut saya kemauan politik dari SBY patut diapresiasi dalam hal ini, terlepas apapun kepentingan dibelakangnya. Bahwa SBY sudah menjawab kehendak masyarakat untuk mencari dan menemukan titik kusut dari carut-marut sengketa penegakan hukum di negeri ini. Rekomendasi Tim Delapan memang merupakan ranah politis yang terlalu naif jika dipaksakan masuk sebagai keputusan hukum. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa Presiden adalah jabatan politik sehingga mempunyai kewenangan untuk menindaklajuti rekomendasi dari Tim Delapan. Tentunya dalam skala politik juga.
Kepercayaan saudara Jimly Assiddiqie bahwa keseluruhan perkara mengenai sengketa penegakan hukum di negeri ini diserahkan (hanya) pada lembaga pengadilan terasa naif jika melihat kondisi penegakan hukum di negeri ini. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaaan yang merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan masih sering “dimanfaatkan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (misal : koruptor dan makelar kasus). Sebagai contoh adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan koruptor, lembaga negara dan lembaga hukum (ketiganya biasa disebut sebagai “The Golden Triangle”) selalu saja tak tersentuh dan menguap hilang begitu saja. Lembaga peradilan yang diharapkan mampu menjadi pemutus perkara secara adil ternyata juga dijangkiti oleh kepentingan non-iustitial (indikasi mafia peradilan dan makelar kasus). Jadi kesimpulan bahwa pengadilan selaku lembaga hukum yang berhak memutus sebuah perkara, tidak serta-merta untuk diamini saat ini kendati belum ada kemauan politik untuk menjadikan hukum sebagai jalan terakhir dari lembaga negara yang berwenang terhadap kondusifitas tatanan hukum di negeri ini. KPK merupakan institusi hukum yang dibentuk melalui itikad politik yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi ditengah ketidak-efektifan kinerja lembaga penegak hukum dikala itu. Jadi walaupun KPK merupakan lembaga hukum namun itikad politik-lah yang mendorong kinerja-nya, tentunya tanpa embel-embel politisasi murahan.
Melihat ketiga tinjauan yang saya kemukakan diatas maka sangat penting artinya bahwa mengembalikan politik sebagai panglima. Tentunya politik yang dewasa, modern, beradab dan bermartabat. Karena saya percaya hanya dengan politik-lah sistem kenegaraan akan berjalan dan dengan politik-lah moral dan etik individu akan terbentuk.[whs].

Tulisan ini juga diposting di :

http://www.facebook.com/wawan.soejatmiko?v=app_2347471856&ref=profile#/note.php?note_id=107657769998

Posted in: Opini