Sekilas Situasi Nasional : Pertanian dan Neoliberalisme

Posted on May 25, 2009

0


Sejarah bukan hanya meramalkan tetapi juga telah membuktikan bahwa tatanan ekonomi kapitalisme jalur neoliberalisme sudah gagal dalam mewujudkan cita-cita dasar-nya mewujudkan kesejahteraan bersama. Great Depression 1930 dan Global Crisis 2008 adalah bukti nyata neoliberal tidak mampu mengatasi problematika “dalam dirinya”. Model yang diagungkan oleh bangsa Anglo-Saxon dengan model yang disebut sebagai Reagenomics dan Thatcherism dengan jargon terkenalnya “TINA”(=There Is No Alternatives) ternyata tidak mutlak benar. Bahkan Francis Fukuyama dalam buku “The End of History and The Last Man”-sebagai pemuja paham kapitalisme- saat ini sedang mengalami terkena getah dari efek neoliberalisme.

Disisi lain kemunduran neoliberalisme juga disinyalir karena telah menjauhi ruh dasar dari kapitalisme Smithian yakni konsep “tangan tak terlihat”. Bahkan para Keynesian berpendapat bahwa, “leave the market alone was a wickedness”. Dalam analogi lainnya, “seperti membiarkan sopir mabuk mengendarai truck BJ di jalanan ramai LA”.

Kembali pada konteks Indonesia, mazhab yang diusung oleh para “Berkeley Mafia” ini (baca: neoliberalisme melalui “developmentalisme concept” di era Orba) sudah terbukti gagal dalam hal menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hanya segelintir komprador saja yang bersejahtera seperti para aristokrat dan konglomerat. Sedangkan lebih dari 2/3 penduduknya masih dibawah garis kemiskinan.

Bukti hipokrit dari neoliberalisme adalah pada sektor pertanian. WTO mendesak pencabutan subsidi pada sektor pertanian melalui pencabutan subsidi harga pupuk, sehingga harga pupuk menjadi melambung tinggi dan ditambah lagi oleh ulah spekulan yang menyebabkan ketersediaan pupuk menjadi langka bahkan di pasaran. Bandingkan dengan kondisi pertanian di AS, yang setiap satu ekor sapi yang digembalakan di savana Texas mendapat jatah dua dollar per hari. Belum lagi jika masih ingat tentang booming gandum yang sampai ke Indonesia menjadi mie kemasan.

Saat rezim SBY-JK menyatakan diri telah keluar dari jeratan utang IMF ternyata klaim tersebut tidak serta-merta menjadikan bangsa ini keluar dari derita utang (baca:utang najis). Karena menurut ekonom-analis Kwik Kian Gie, pada 2004 setiap satu orang Indonesia menanggung 5,5 juta rupiah utang ini namun pada 2009 ini malah membangkak menjadi 7,7 juta rupiah per orang di Indonesia.

Sebenarnya, jika mau belajar dari sejarah maka sudah selayaknya bangsa ini harus memilih antara konsep ekonomi yang bermaslahat bagi rakyat banyak atau malah ber-mudharat. Jika almarhum Mubyarto dkk mengkritik dengan sangat pedas sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar bebas dengan mengajukan proposal konsep “Ekonomi Pancasila” dan di kemudian hari dikenal sebagai “Ekonomi Kerakyatan” yang sesuai dengan nafas Pancasila dan UUD 1945. Situasi terkini dari beberapa negara Amerika Latin (Kuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Ekuador, dsb) layak untuk kita simak.
Neososialisme yang mereka usung patut untuk kita jadikan “laboratorium ekonomi”. Tentunya disesuaikan dalam konteks budaya dan sejarah Indonesia sendiri, jadi bukan mutlak neososialisme ala Amerika Latin atau bahkan Sosialisme Orthodox.

Nah, sekarang kita juga bisa memprediksikan bagaimana kondisi ekonomi (khususnya yang berkaitan dengan pertanian) di Indonesia dalam jangka 5 tahun kedepan. Dengan indikator para calon pemimpin Indonesia melalui proses pencapresan.

Pasangan dengan hasil survey tertinggi SBY-Boediono silahkan dilihat track record dari masing-masingnya. SBY terbukti hanya bisa mempermainkan kondisi ekonomi Indonesia melalui politisasi komoditas BBM. Disektor pertanian, swasembada pangan juga hanya faktor politisasi bukan pada konsep mendasar karena salah satu proposal PPAN yang juga di sodorkan oleh SBY hanyalah lips-service penguasa untuk menstimulir petani. Ingat juga kontroversi galur “Supertoy”. Sedangkan calon wakil-nya, Boediono, kita tahu, bersama dengan Sri Mulyani adalah anak emas dari donatur Internasional.

Pasangan yang kedua adalah JK-WIranto. Berdasarkan hasil survey pasangan ini menempati posisi paling buncit, bahkan beberapa pengamat politik menjuluki pasangan ini sebagai pasangan karbitan dan paling konyol. Karena dalam hal ekonomi keduanya tidak mempunyai konsep yang jelas apalagi konsep kesejahteraan petani yang notabene mayoritas di Indonesia. Meski Apindo mendukung pasangan ini namun hal tersebut hanya menampakkan sifat mutualis antara sesama pengusaha yang membutuhkan faktor jaminan keamanan yang sengaja dicitrakan oleh Wiranto sebagai mantan Menhamkam/Pangab. Jadi sama sekali bukan berorientasi pada kepentingan ekonomi-pertanian.

Pasangan ketiga Megawati-Prabowo, juga tidak lebih baik dari kedua pasangan sebelumnya. Track record Megawati yang juga mantan Presiden RI 2006-2009 juga telah membuktikan penjualan aset negara ke pihak asing, seperti Indosat dan komoditi Gas Alam. Bahkan dalam susunan tim ekonomi-nya Megawati menggusur ekonom Kwik Kian Gie, dan digantikan oleh para neoliberalis seperti Iman Sugema dan Hendrawan Supratikno. Dari sisi cawapres, Prabowo Subianto memang mempunyai platform kerakyatan yang lumayan bagus namun sekali lagi, platform hanyalah janji manis belaka atau dalam komunikasi politik disebut sebagai gula-gula politik. Sedangkan track record dalam hal ekonomi, anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo ini belum sama sekali terlihat dan teruji, malahan disisi lain record masyarakat HAM Indonesia memberikan nilai merah pada Jenderal mantan Danjen Kopassus ini.

Jadi, jika dilihat dari peta geo-politik Indonesia saat ini maka belum ada pilihan lain untuk melawan neoliberalisme, kecuali, sekali lagi kecuali ; para petani menghimpun diri dalam skala luas untuk mengembangkan konsep kedaulatan pangan yang berpilar pada : reforma agraria sejati, sistem pangan lokal, pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta pengembangan konsep pasar yang berkeadilan. Selain itu revitalisasi industri menjadi berorientasi nasional menjadi sangat urgent. Nasionalisasi industri asing yang ada di Indonesia adalah langkah yang harus disegerakan guna menjamin perekonomian Indonesia menjadi berdaulat. Dalam hal ini, layak menengok ke belakang terutama pada Soekarno tentang 3 Progaram Utama untuk Indonesia yang biasa disebut dengan TRISAKTI, yakni : (1) Mandiri secara Politik, (2) Berdikari secara Ekonomi, (3) Berkepribadian secara Budaya.

Ini dengan catatan jika Indonesia memang ingin maju.

Semoga Saja..

Posted in: Artikel