Salib Putih : Bukan SARA Tapi RA

Posted on July 1, 2008

11


“Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dewasa ini dan masa yang akan datang? Bahwa apa yang harus kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme, untuk membangun Indonesia yang merdeka penuh dan yang demokratis. Hal ini merupakan syarat utama, yang mutlak, guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia. Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa inti.”
(Soekarno).
Begitu urgensinya kebutuhan tanah untuk kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Soekarno bahkan mensyaratkan redistribusi lahan untuk petani gurem sebagai basis ekonomi untuk memperkuat basis peri-kehidupan bangsa. Redistribusi lahan atau land reform merupakan bagian dari agenda besar Pembaruan Agraria atau lazim disebut sebagai Reforma Agraria (RA). Dalam kondisi kekinian Reforma Agraria (RA) mengalami penyempitan makna, yakni selalu dipahami sebagai permasalahan tanah dan petani kecil. Bahkan tidak sering hanya disebut sebagai konflik tanah. Padahal Reforma Agraria (RA) yang sebenarnya bukan hanya isu tanah melainkan berkenaan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah, seperti lingkungan hidup, air, angkasa dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Hal tersebut termaktub dalam UUPA No.5/1960. Saat ini UUPA sendiri kalah populis dibandingkan dengan UU-UU yang sarat akan kepentingan asing, dan jauh dari semangat keadilan sosial ala Indonesia.
Perspektif Reforma Agraria (RA) masih jauh dari harapan atau bahkan tidak ada artinya sama sekali. UUPA masih dalam persepsi yang beragam tergantung pada kepentingannya. Pemerintahan SBY – Kalla sampai saat ini masih mempunyai tafsiran sendiri yang jelas berbeda dengan semangat UUPA dan kebutuhan Petani miskin pada umumnya. Secara gamblang dan lugas bisa disimpulkan bahwa pemerintah belum menerapkan amanat UUD dan UUPA secara baik dan benar. Inters politik selalu mengemuka sebelum memutuskan kebijakan. Sebaliknya politik kerakyatan dan politik kebangsaan selalu menjadi jargon belaka. Selalu menjadi komoditas politik oleh para pengambil kebijakan, di tingkat pusat dan daerah dan lokal. Para pimpinan baik pusat (nasional) sampai pimpinan daerah (lokal) masih berbeda-beda persepsi sesuai dengan kepentingannya, yang sejauh ini tidak nyambung dengan kehendak rakyat kecil yang sebetulnya sebagaian besar dari meraka adalah menjadi obyek dari RA (khususnya land reform) itu sendiri.
Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kawasan Salib Putih, Salatiga. Salatiga memang kota kecil yang seolah-olah jauh dari konflik ke-agraria-an. Padahal soal Salib Putih sudah menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan para pegiat RA sejak lama. Status tanah dan kontribusi tanah bagi penduduk sekitar dirasa perlu untuk kembali mewacanakan Salib Putih sebagai salah satu obyek Land Reform yang paling darurat.
Histori dari Salib Putih menyebutkan bahwa pada awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Mr. Emmerick seorang misionaris berkewarganegaraan Australia yang babat alas disitu. Lahan yang seluas kira-kira 8 hektar itu kemudian dibuatlah sebuah padepokan yang berfungsi sebagai tempat penampungan orang-orang tuna karya dan tuna wisma. Sebagian lahan diolah untuk pertanian dan perkebunan. Warga yang ditampung di situ disuruh mengelolanya disamping masih dibekali dengan beberapa ketrampilan seperti membuat keset dari tepes/sabut kelapa atau sapu dari ijuk yang kemudian diproduksi untuk dijual belikan. Semua masih dalam pengawasan dan bimbingan Mr. Emmerick. Pada tahap berikutnya dibuatlah Yayasan Kristen. Nama Salib Putih sendiri muncul dari sebutan masyarakat karena di lokasi itu ada bangunan gereja dengan lambang Salib di depan Gereja dengan bangunan warna Putih. Sampai sekarang Gereja dan simbol Salib masih berdiri atau masih ada. Warga sekitar bekerja diperkebunan kopi milik yayasan Salib Putih, dan hasilnya diberikan untuk yayasan tersebut. Dan diawasi oleh pengawas Yayasan.
Pada era 1960-an, zaman nasionalisasi aset, lahan tersebut luput dari upaya Pemertintah uantk dijadikan sebagai obyek RA, karena tanah tersebut digunakan sebagai pelayanan sosial. Pada tahun 1954 diajukan Hak Pakai kepada Menteri Kehakiman, kemudian pada 1981 mengadakan pengajuan HGU. Perluasan lahan terjadi saat tanah tersebut dikuasai oleh PT. RMS. Sampai sekarang masih terjadi kesimpang-siuran soal perluasan HGU Salib Putih, ada yang menyebutkan 89 ha atau 90 ha atau 100 ha (versi media), 98 ha (versi BPN Jawa Tengah), 110 ha dan 150 ha atau bahkan lebih (versi masyarakat pelaku sejarah), 200 ha menurut dokument resmi yang dibuat dari pihak Salib Putih kepada BPN Jawa Tengah.
Kini perkembangan kasus Salib Putih malah menjadi kian rancu. Paska penerbitan Surat Walikota dengan nomor 590/1473 Perihal Rekomendasi kepada YUIS (Yayasan Universitas Islam Salatiga ) yang ditandatangi Walikota itu, melegalkan penggunaan tanah seluas 50 hektar dari total 98 hektar untuk Pendidikan Tinggi Universitas Islam Salatiga, Islamic Centre, STAIN, dan sebagainya. Penggunaan tanah itu mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2033. Surat tersebut nantinya akan ditembuskan kepada Mendagri karena penggunaan tanah 98 hektar sejak awal atas dasar persetujuan SK Mendagri No 20 dan 20 A/HGU/DA/1982 yang ditandatangani 1 Juli 1982.
Isu yang berkembang mewarnai Salib Putih senantiasa diliputi oleh isu SARA. Sebagai contoh adanya acana yang menyebutkan bahwa friksi antar agama meruncing sesaat HGU Salib Putih akan habis pada 31 Desember 2007. Hal ini ditandai dengan adanya acara pertemuan antara Walikota dengan perakilan dari YUIS yang diadakan pada hari senin (10/9). Isu SARA senantiasa menjadi kian kentara ketika diadakannya istighotsah massal.
Jika menilik secara mendalam, sebenarnya kasus Salib Putih bukan hanya permasalahan perebutan lahan, lebih spesifik lagi bukan semata-mata pembagian lahan (kini) yang diberikan bagi institusi berlatar belakang agama. Penyempitan makna ini mengandung tafsiran bahwa selama ini yang berhak mengklaim tanah Salib Putih adalah kaum atau institusi agama. Sehingga terjadi penafikan terhadap para Petani miskin penggarap lahan di Salib Putih. Padahal jika mengacu pada UUPA maka diamanatkan bahwa setelah masa HGU bagi sebuah institusi tersebut selesai maka lahan tersebut sudah selayaknya dilakukan proses nasionalisasi atau moratorium dalam pengelolaan lahannya. Sehingga untuk tahapan selanjutnya tentang kegunaan lahan tersebut bisa ditinjau.
Warga (Petani) sekitar Salib Putih yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai sandaran untuk bermata-pencaharian saat ini hanya menjadi obyek pembangunan kepentingan yang berbau SARA. Dan malahan dijauhkan dari hak-hak yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA. Yakni bagi rakyat tani yang sudah menggarap lahan bukan haknya selama lebih dari 25 tahun maka diberhakkan untuk mengolah lahan tersebut setelah hak dari lahan tersebut ditinjau ulang. Sehingga para petani di kawasan sekitar Yayasan Salib Putih merupakan subyek yang paling berhak untuk mengolah lahan tersebut guna membangun basis kehidupan bersosial-budaya dan basis perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan kaum tani miskin tak berlahan.
Kiranya pelajaran Salib Putih kearah Reforma Agraria menjadi landasan berpikir dan bergerak bagi seluruh rakyat Salatiga (khususnya) dan Indonesia (umumnya) guna membuat sebuah kebijakan yang membela kepentingan masyarakat kecil. Bukan hanya menjadikan masyarakat kecil sebagai obyek electability dalam proses demokrasi palsu ala Pemilu. Dan juga bukannya menjadikan Salib Putih menjadi isu yang sangat sempit yakni isu SARA.
Wawan Suyatmiko – Penulis
Ditulis saat masih aktif di Tim Advokasi Reforma Agraria – Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga.

Posted in: Artikel