Kampanye Hari Air Sedunia

Posted on March 26, 2008

2


“Untuk Air Yang Senantiasa Kita Butuhkan Dan Senantiasa Pula Kita Abaikan”

“Air Untuk Semua !!”

Tulisan dimaksudkan sebagai kampanye sumbangsih pada hari air sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret.

PRIVATISASI AIR : MEKANISME BURUK PENGELOLAAN SDA DI ALAM DEMOKRASI

Air Sebagai Hak Asasi Manusia
Air adalah hak asasi manusia. Hak ini tertulis secara implisit dalam Kovenan Internasional mengenai ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), terutama pada pasal 11 tentang hak atau standar kehidupan yang layak, disatu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya, disisi lain. Konvenan ini mengakui bahwa sumberdaya alam yang terbatas dan merupakan barang publik (public goods) yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan, karenanya hak atas air mutlak diperlukan agar manusia dapat hidup secara bermartabat yang dijelaskan dalam General Comment #15 (2002).

Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terutama bab XI pasal 82 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air. Air adalah barang sosial artinya rakyat bukan sekedar berkedudukan sebagi konsumen, melainkan lebih sebagai pemilik hak. Hal ini juga diatur dalam hak konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak didengarkan aspirasi dan tuntutannya oleh pihak berwenang. Artinya, air tetap merupakan sumberdaya dengan kepemilikan komunal dan bukan alat untuk mengejar keuntungan semata (profit oriented).

Peran PDAM Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Saat ini PDAM dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai perusahaan daerah milik Pemda. Fungsi PDAM adalah memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Sedangkan aktifitasnya, yaitu: mengumpulkan, mengolah, menjernihkan dan kemudian mendistribusikan ke pelanggan.

Kuantitas dan kualitas air tanah (ground water) di kota-kota besar makin merosot. Dengan demikian penyediaan air bersih PDAM di kota-kota besar bergantung kepada air permukaan (surface water). Sedangkan bahan baku air minum PDAM yang ada di Indonesia selain dari sungai (201 sungai), berasal dari sumur air artesis (91 artesis), mata air (248 mata air), dan sumber air lainnya.

Berbagai kasus bermunculan di berbagai sumber mata air di Indonesia. Konflik yang sering muncul adalah kota atau kabupaten yang tidak mempunyai mata air dan harus mengambil mata air dari daerah yang berbeda secara administratif. Prioritas lokal dan sempitnya pemahaman mengenai otonomi daerah seringkali menjadi pembenar dalam konflik ini. Sedangkan pengambilan air dari air sungai atau waduk yang tercemar untuk bahan baku air minum akan meningkatkan biaya layanan air bersih perkotaan. Air menjadi mahal, tidak merata aksesnya dan pelayanan publik atas jasa layanan ini menjadi protes publik sehari-hari.

Tidak semua PDAM memiliki sumber air yang cukup besar. Oleh sebab itu PDAM juga melakukan pengolahan air terlebih dahulu sebelum diberikan ke pelanggannya. Untuk mengelola bahan baku air yang tercemar, tentu dibutuhkan teknologi dan biaya yang lebih mahal. Akibatnya, kualitas air minum yang diproduksi oleh perusahaan air minum juga rendah. Masyarakat sering mengeluh air yang disalurkan PDAM sering macet, keruh, dan masih bau kaporit. Masyarakat di beberapa wilayah akhirnya hanya menggunakan air PDAM untuk mandi, sedangkan untuk minum mereka terpaksa mengeluarkan uang ekstra untuk membeli Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang harganya lebih mahal dari bensin

Permasalahan Umum PDAM
Jumlah PDAM di Indonesia, menurut data PERPAMSI (Perkumpulan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) saat ini ada 307 perusahaan (termasuk lima perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak swasta asing). Dari jumlah tersebut, terdapa t: 82% dari total jumlah PDAM yang memiliki keuntungan negatif atau rugi; 22% memiliki modal (equity) positif; 44% pendapatannya lebih kecil dari biaya operasi dan pemeliharannya (O&M); dan hanya 10% PDAM yang memiliki kondisi keuangan yang sehat; 119 PDAM memiliki hutang luar negeri dan 146 PDAM punya hutang dalam negeri. Setelah terjadi krisis 1997, PDAM Indonesia banyak yang hampir bangkrut. Padahal, sekitar 41% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah pekotaan dan sangat bergantung pada penyediaan air bersih oleh PDAM. Dari jumlah itu hanya 51,7% atau 20% dari total populasi yang mendapatkan pelayanan dari PDAM.

Penilaian terhadap kinerja PDAM seperti di atas, adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM. Dalam Kepmen tersebut ada tiga aspek yang dipergunakan unutk menilai kinerja PDAM, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek keuangan-lah yang dianggap paling penting sebab bobot penilaiannya paling besar. Sehingga, manajemen PDAM akan lebih mementingkan kinerja keuangannya dibandingkan kinerja operasional dan administrasi. Padahal, aspek operasional mencakup masalah-masalah penting seperti pelayanan, kualitas air distribusi, kontinuitas pasokan air pada pelanggan, tingkat kehilangan air, dan lain-lain. (Hadipuro, Wijanto, 2003. PDAM: Antara Fakta dan Harapan. Artikel untuk Lokakarya Bedah Hasil Panja Komisi IV DPR mengenai RUU-SDA, 13 Oktober 2003).

Pengelolaan PDAM di Indonesia kurang memuaskan bagi rakyat sebagai konsumen. Dalam hal ini PERPAMSI mengakui bahwa memang nyaris seluruh PDAM di Indonesia “tidak sehat”. Berbagai kalangan menyatakan bahwa kebangkrutan PDAM terjadi karena campur tangan Pemda & DPRD terlalu besar dalam pengambilan kebijakan serta kesulitan dana dan biaya operasional yang tinggi ternyata amat berpengaruh terhadap PDAM sebagai pengelola air minum. Selain masalah dana, PDAM juga dibelit dengan masalah efisiensi sehingga belum dapat melayani masyarakat dengan optimal.

Program Bank Dunia untuk PDAM : Benih Privatisasi
Pada tanggal 29 April 2004 Pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana baru dari World Bank (WB) dalam program yang disebut “Urban Water and Sanitation Improvement and Expansion Project”. Besar pinjamannya adalah USD 127 juta, dimana 90% untuk proyek pengadaan air (water supply) dan 10% untuk proyek sanitasi. Intinya sebagai program penyehatan PDAM-PDAM di seluruh Indonesia.

Sasaran utama proyek ini adalah untuk meningkatkan persediaan air dan sanitasi dengan memperkuat PDAM untuk bisa menopang dan efisien mengelola operasional keuangan, dan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi menggunakan pendekatan pilot-testing SANIMAS untuk melayani area masyarakat yang lebih besar pada komunitas pusat perkotaan.

Proyek ini meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
(i) Komponen air untuk membiayai investasi dan bantuan teknis yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, mutu dan mengembangkan pemenuhan air dari delapan PDAM;
(ii) Komponen sanitasi untuk membiayai investasi dan bantuan teknis untuk persiapan perencanaan strategi pembangunan sanitasi untuk delapan kota besar dan pelaksanaan sekitar 50 sistem sanitasi yang berbasis masyarakat; dan
(iii) Komponen bantuan teknis untuk mendukung proyek yang mengkoordinir unit, implementasi dan disain dari suatu program untuk membagikan informasi tentang proyek, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan penguasaan dan manajemen (menyangkut) PDAM.

Swasta Hanya Cari Untung Belaka
Kasus masuknya perusahaan asing atau MNC/TNC (misalnya: Aqua-Danone Perancis, Vivendi, Suez-Lyonase, Biwater International, RWE Group, Anglian Water, Enron/Asurix) dalam pengelolaan PDAM di Jakarta, Riau, Batam, Sidoarjo, dan menyusul PDAM di kota –kota lainnya banyak dirujuk untuk menunjukan bahwa pelibatan swasta dalam sumberdaya air tidak menunjukan perbaikan mutu dan pelayanan, akan tetapi malah kenaikan tarif yang ujung-ujungnya sangat membebani konsumen. Sampai tahun 2002 tercatat 350 unit perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan 776 unit depot air minum. Hal ini menambah kekhawatiran dominasinya raksasa perusahaan air dunia akan menghisap air dari sumber sumber mata air di Indonesia, karena bisnis air memang sangat menggiurkan.

Peran pengelolaan air tidak dapat diberikan pada swasta yang menaruh keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first). Privatisasi akan membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal. Karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung semata pada pemakai dalam bentuk tarif. Privatisasi di berbagai negara juga menunjukkan fenomena monopoli baru dan harga yang meningkat beberapa kali lipat. Dalam hal penyediaan air bersih, swasta akan memilih untuk melayani daerah-daerah yang menguntungkan. Daerah-daerah di luar pulau Jawa yang terpencil, yang membutuhkan biaya pembangunan jaringan air yang besar-tentunya bukan prioritas kecuali dengan tarif tinggi. Kawasan Timur Indonesia yang tertinggal dan termasuk sulit air tentunya akan semakin jauh tertinggal.

Pengalaman privatisasi air di sejumlah negara juga tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan efisiensi. Penyediaan air minum di wilayah Jakarta jauh lebih buruk setelah diprivatisasi kepada PT. Lyonaise dan PT. Thames Jaya. Ini bertolak belakang dengan asumsi Bank Dunia dan IMF. Privatisasi ternyata bukanlah jawaban atas kinerja yang buruk dari manajemen pemerintah. Pelibatan perusahaan swasta dalam pengelolaan air terjadi seiring dengan perubahan pandangan yang menganggap air bukan lagi barang publik. Namun, air dianggap sebagai barang ekonomi (baca: privat) yang harus dikelola dengan kaidah-kaidah ekonomi agar bisa tercapai efisiensi.

Korupsi Merupakan Penyakit Akut Dalam Manajemen PDAM
Korupsi adalah faktor utama ambruknya manajemen pengelolaan air. Korupsi juga merupakan ciri sistematis dalam proses privatisasi, dalam bidang air maupun bidang lainnya. Misalnya, alasan terjadinya korupsi sudah diringkaskan dalam salah satu paper Bank Dunia: “…proses privatisasi sendiri dapat menciptakan insentif yang korup. Sebuah perusahaan bisa saja membayar untuk diikutkan dalam daftar peserta tender yang lolos kualifikasi atau untuk membatasi jumlah peserta tender. Perusahaan bisa saja membayar untuk memperoleh penilaian yang rendah atas properti publik agar dapat disewakan atau dijual, atau agar diperlakukan khusus dalam proses seleksi Perusahaan yang membayar bisa berharap tidak hanya untuk memenangkan kontrak atau lelang privatisasi, tetapi juga untuk memperoleh subisidi yang tidak efisien, keuntungan monopoli, dan kelonggaran regulasi di masa depan”. (Susan Rose-Ackerman, 1996).

Kasus yang terjadi di Bogor merupakan salah satu dari –mungkin- sekian banyak kasus korupsi lainnya di berbagai PDAM di Indonesia. Kasus yang paling jelas adalah keterlibatan Keluarga Cendana pada proyek PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Thames PAM Jaya (TPJ). Dimana sampai sekarang kedua perusahaan tersebut masih merugi dan yang terkena dampaknya adalah masyarakat Jakarta. Karena untuk menutupi utang kedua perusahaan tersebut, PAM Jaya harus patuh kepada aturan main dalam perjanjian kontrak, yaitu memenuhi target water charge dan water tariff yang di bebankan kepada iuran air.

Air Itu Hak Warga Negara Dan Pemerintah Wajib Memenuhi
Sesuai dengan UU No. 7/2004 maka sudah selayaknya negara dalam hal ini Pemerintah memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap rakyat dalam memperoleh haknya, yakni ketersediaan sumberdaya air yang sehat, bersih dan produktif. Ditambah lagi dengan penguatan aturan melalui UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, segala bentuk intervensi asing (Bank Dunia, IMF, dan negara-negara Kapitalis besar) baik melalui pinjaman atau hutang maupun dalam bentuk hibah proyek, pasti mengandung unsur untuk menguasai basis publik, maka dari itu sudah selayaknya untuk ditolak. Air bukanlah komoditas ekonomi atau bahkan komoditas politik tapi lebih merupakan komoditas publik. Air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan; bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (aqua vitae, life water). Tulisan disarikan dari berbagai sumber.

Ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko

a.k.a lawankata

Tulisan ini juga diposting di : http://www.infogue.com/lingkungan/privatisasi_air_mekanisme_buruk_pengelolaan_sda_di_alam_demokrasi/

Posted in: Artikel