Kasus Suap Jaksa UTG

Posted on March 19, 2008

0


Ternyata Sapu Untuk Membersihkan Itu-pun Masih Kotor

Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan sebagai seorang jaksa senior koordinator kasus BLBI yang menangani kasus BDNI milik salah satu konglomerat ternama, Sjamsul Nursalim, oleh KPK merupakan kejadian yang mencengangkan bagi berbagai kalangan. Baru kali ini KPK menjebak dan menangkap “kakap besar”, yakni seorang jaksa senior. Secara pararel jaksa Urip juga diperiksa oleh “atasan”-nya, Jamwas MS Raharjo di Gedung Bundar. Penangkapan tersebut juga berhasil menciduk Artalytha Suryani, mendiang konglomerat Surya Dharma. Dalam kronologis penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang senilai 6 miliar rupiah. Namun keduanya berkilah, menurur keduanya uang tersebut digunakan untuk berbisnis permata. Menurut kabar yang dilansir dari Tempo menyatakan bahwa sebenarnya KPK sudah “menguntit” Jaksa Urip sejak 4 bulan sebelum penangkapan. Sedangkan sumber dari Gatra menyebutkan bahwa “uang terimakasih” yang disepakati oleh Artalytha dengan jaksa nakal mencapai US$ 1 juta dan uang muka sebesar US$ 340 ribu sudah diserahkan kepada Jaksa Urip.

Adanya indikasi penyuapan terhadap jaksa langsung menyeruak seketika setelah KPK menyatakan tidak menemukan bukti berupa batuan mahal permata di Jalan Terusan Hang Lekir Kavling WG 9, Kebayoran, Jakarta Selatan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jamwas saat memeriksa jaksa Urip. “Dia kan ngakunya jualan permata, tapi saya tidak percaya. Soalnya waktu saya tanya batu permata yang saya pakai, dia tidak tahu. Padahal ini kan batu zamrud. Orang yang tidak jualan permata saja juga ada yang tahu, apalagi yang jualan permata,” ujar Sekretaris Jamwas yang juga anggota tim pemeriksa kasus suap jaksa BLBI Halius Hosen kepada Persda Network.

Kasus bergulir pada keterlibatan jaksa lain (selain jaksa Urip-pen). Disinyalir Jampidsus, Kemas Yahya Rahman juga harus ikut bertanggung jawab mengenai kasus ini, bahkan juga kasus penghentian penyidikan terhadap skandal BLBI jilid I dan II. Mengenai desakan sejumlah pihak atas pengusutan Jampidsus Kemas Yahya oleh Kejagung, dinilai sebagai upaya penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bahkan upaya pemeriksaan dan evaluasi termasuk pencopotan jabatan terhadap Kemas Yahya begitu santer ke permukaan. Kabar yang paling mengejutkan, seperti dilansir oleh detik.com menyatakan bahwa pada hari Senin (17/03/2008), Jaksa Agung Hendarman Supanji telah mencopot jabatan Jampidsus Kemas Yahya dan juga Dirdik Jampidsus M.Salim dari jabatannya, karena dinilai dari hasil evaluasi oleh Jamwas bahwa kedua tidak memiliki performance yang kredibel di Gedung Bundar, markas besar mereka.

Pencopotan ini tentunya membawa angin segar bagi tata peradilan di Indonesia dan juga membawa harapan bagi terkuaknya kembali kasus-kasus korupsi di BLBI senilai lebih dari 120 triliun rupiah tersebut. Dalam “Today’s Dialogue” di MetroTV pada (Rabu,12/03/2008), Deny Indrayana dari Pukat Korupsi UGM menyatakan bahwa mafia peradilan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah akut, jadi penangkapan Jaksa Urip merupakan salah satu kasus kecil yang ada di tubuh Kejaksaan yang terindikasi oleh mafia peradilan.

Terkuaknya kasus Jaksa Urip seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi bangsa ini, bahwa saat ini institusi yang idealnya menjadi “pencambuk para pesakitan” ternyata terjangkiti penyakit akut korupsi dan malah menjadi sarang para mafia peradilan dan koruptor kakap untuk bernegosiasi. Desakan terhadap KPK untuk meng-handle kasus BLBI memang saat ini terkendala oleh UU Tentang KPK. Namun hal tersebut masih bersifat debatable, sehingga upaya-upaya untuk mengarahkan KPK segera menangani kasus korupsi ratusan triliun tersebut bisa menuju titik terang.

Saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini bukan debat tentang interpretasi UU penanganan kasus BLBI, namun itikad baik dari para negarawan untuk segera menyelesaikan kasus BLBI demi kepentingan rakyat Indonesia.

(Wawan Heru Suyatmiko)

Posted in: Opini