Bentrokan Antar Mahasiswa

Posted on February 28, 2008

0


BENTROKAN ANTAR MAHASISWA BUKTI KEGAGALAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

oleh WAWAN HERU SUYATMIKO

Akhir-akhir ini pemberitaan di media massa dihiasi oleh sejumlah kelakuan tak beradab sekelompok mahasiswa yang melakukan tindakan bar-bar ala bangsa primitif era pra-sejarah. Saling ejek hingga saling lempar batu. Namun yang patut disayangkan adalah tawuran ini dilakukan oleh sesama mahasiswa yang konon katanya sebagai insan intelektual. Ironis jika dibandingkan dengan fenomena bentrokan yang juga terjadi di DKI (Rawasari-pen) yang notabene para warga dan pedagang PKL, saling kejar dengan aparat Trantib (Satpol PP – pen).

Peristiwa pertama yang terekam oleh media adalah bentrokan antara mahasiswa Fakultas Teknik berhadapan dengan sejumlah mahasiswa dari gabungan berbagai fakultas ilmu sosial dalam lingkup Universitas Hasanudin, Makasar. Sedangkan peristiwa kedua adalah pecahnya ”perang kampus” antara mahasiswa Fakultas Teknik beradu batu dengan mahasiswa Fakultas Hukum dalam satu kampus yang sama, yakni Universitas Sam Ratulangi, Manado. Peristiwa dari dua kampus yang konon kabarnya sebagai wadah penggodokan bagi insan ”Agents Of Change” dan sebagai kampus negeri terkemuka di daerahnya tersebut mirip sarang para preman beringas yang tak pernah punya otak saja. Perang yang terjadi didalam kampus, yang dilakukan oleh oknum satu almamater ini sungguh sangat disayangkan, mengingat mereka (para peseteru-pen) hanya tersulut emosi dalam kasus yang sepele. Misalnya hanya bersenggolan badan dan salah satu mahasiswa perempuan merasa digoda. Kasus yang sangat remeh seperti itu sangat ironis ketika harus diselesaikan dengan merusak beberapa fasilitas kampus.

Menurut Pejabat Rektor Unhas bentrokan yang terjadi di kampusnya tidak lain karena ulah segelintir oknum mahasiswa yang memprovokasi kawan lainnya untuk ikut nimbrung dalam ”pesta lempar batu” tersebut (dilansir dari media tv-pen).

Lembaga Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk bersekutu antara ilmu pengetahuan dan pribadi pembelajar ternodai oleh emosi oknum tak bertanggungjawab. Menurut psikolog, Tika Bisono, kejadian tersebut sungguh memalukan dan disinyalir bukan hanya terbatas pada permasalahan emosi dan simpati belaka, namun lebih dari itu, tentang harga diri dan juga ego almamater fakultas yang dipandang terlampau sempit (dilansir dari antv).

Dalam sisi sistem pendidikan (tinggi-pen) hal tersebut juga bisa menjadi tolok ukur untuk senantiasa menjadi kacamata dalam melihat kejadian tawuran mahasiswa versus mahasiswa tersebut. Dalam lingkungan Perguruan Tinggi dikenal dengan adanya organisasi BEM Universitas dan Rektorat (Purek Bidang Kemahasiswaan-pen). Wadah ini seharusnya mampu mengakomodir permasalahan seputar belajar-mengajar dan etika bergaul dalam kehidupan intelektual mahasiswa. Pecahnya tawuran dalam kampus bisa diindikasikan sebagai ”impotensi” peran dan tanggung jawab BEM dan Rektorat dalam memonitor seluruh kegiatan mahasiswa dalam kampusnya. Selain itu, permasalahan kepedulian Pemerintah untuk mengarahkan lembaga pendidikan tinggi sebagai ”kawah Candradimuka”-nya insan muda calon pemimpin bangsa juga terabaikan oleh kepentingan segelintir oknum pejabat yang sibuk mengurus ladang bisnisnya.

Coba kita tengok ulah pejabat Pemerintahan yang getol sekali memuluskan UU BHP yang beraroma kapitalisasi pendidikan tersebut. Senafas dengan upaya cuci tangan dari Pemerintah untuk serius mengurus negeri ini.

Sistem pendidikan yang tidak melulu bersifat komersial dan profit oriented tersebut bisa menjadi alasan kenapa mahasiswa cenderung bertindak brutal. Dengan naiknya ongkos kuliah dan biaya hidup ditengah kondisi lingkungan yang serba tak terprediksi ini maka argumen Tika Bisono menjadi benar. Dalam situasi sulit maka seseorang cenderung bersifat destruktif dan melegalkan segala cara, sehingga mudah pula tersulut emosinya.

Oleh sebab itu saat ini yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan negara harus senantiasa berbenah diri khususnya melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mengucurkan 20% anggaran negara untuk pendidikan saja tidaklah cukup, jika tanpa diimbangi dengan itikad positif untuk mereformasi sistem pendidikan yang diarahkan lebih condong kepada kualitas intelektual para akademisnya dan bukannya ”menghamba” pada pasar kapital.

Kita bisa mencontoh negara Jepang pasca PD II atau negara Kuba pasca revolusi 1959 untuk mementingkan kualitas pendidikan diatas segala kepentingan negatif dan remeh-temeh para pejabat nakal.

Karena pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban manusia.

Posted in: Artikel