TDL Progresif

Posted on February 27, 2008

0


TDL PROGRESIF : SKENARIO TERSELUBUNG KENAIKAN TDL

oleh WAWAN HERU SUYATMIKO

Untuk kesekian kalinya Pemerintah melakukan hal yang sangat Irasional dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan. Hal ini terbukti dari rencana TDL progresif yang akan bergulir pada bulan Maret ini. Tentunya kenaikan TDL ini akan berakibat pada geliat masyarakat yang sebagai konsumen utamanya.

Kenaikan TDL ini dibangun dari asumsi dasar Pemerintah, bahwa pendapatan PT. PLN Rp. 66,3 Triliun dan untuk biaya operasionalnya, PLN membutuhkan biaya tidak kurang dari Rp. 101 Triliun. Untuk menutupi kekurangannya maka PLN memerlukan tambahan biaya sebesar Rp. 34,7 Triliun. Pada APBNP 2005 alokasi subsidi adalah Rp. 17 Triliun, jadi kekurangannya adalah sebesar Rp. 17,7 Triliun. Perhitungan ini sendiri didasari oleh kurs Rupiah sebesar Rp. 9700 per Dolar AS, dengan inflasi sebesar 8 % dan Harga solar HSD Rp. 5000 per liter. Dengan keputusan tersebut, Pemerintah membangun asumsi bahwa kenaikan TDL adalah hal yang lumrah, dikarenakan imbas dari kenaikan harga BBM di tingkat dunia. Menurut Meneg Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas menyatakan bahwa dampak dari kenaikan TDL ini tidak akan membebani masyarakat. Padahal jika kita ingat dampak dari kebijakan kenaikan BBM yang belum lama ini ternyata juga sangat salah perhitungan dan meleset dari asumsinya.

Kebijakan yang irasional ini berkaitan dengan konsep bekerjanya sistem ekonomi. Menurut ekonom John Galbraith disebutnya sebagai peranan instrumental dari ilmu ekonomi (Instrumental Role of Economics). Intinya kebijakan ekonomi dibangun dan didasarkan pada analisis yang mendasarkan pada asumsi yang steril dan bebas nilai. Berdasar asumsi ini maka reaksi masyarakat dianggap deterministik, seolah-olah reaksi masyarakat bersifat pasti.

Asumsi seperti ini sepenuhnya tidak benar dan angka melesetnya juga begitu besar. Sebagai contoh pada kasus kenaikan harga BBM periode Oktober 2005, Pemerintah juga membangun asumsi seperti ini, yaitu bahwa dengan kenaikan BBM maka angka pendapatan negara akan tergenjot meningkat dan tingkat pendapatan masyarakat akan terdongkrak pula. Namun kenyataan di lapangan mencatat bahwa pada bulan Oktober 2005 malah terjadi inflasi sebesar 8 % dan dampak bagi masyarakat jauh dari prediksi dan asumsi Pemerintah. Subsidi silang ala BLT-pun yang sebagai aling-aling Pemerintah ternyata juga mendatangkan banyak permasalahan.

Dampak kenaikan TDL
Kembali pada rencana kenaikan TDL, Pemerintah melalui PLN mencoba menawarkan angka-angka kisaran kenaikan TDL. Kenaikan TDL pada skenario pertama adalah TDL naik dari Rp. 582 per kWh menjadi Rp 716 per kWh atau sekitar 23 % dengan besaran subsidi Rp. 25,51 Triliun. Pada skenario kedua angka kenaikan sebesar 29 % dengan besar subsidi Rp. 21,68 Triliun. Sedangkan pada skenario ketiga kenaikan sebesar 44 % dengan besar subsidi Rp. 12,98 Triliun. Serta pada skenario keempat kenaikan diperkirakan mencapai 67 % dengan asumsi subsidi sebesar nol Rupiah atau tanpa subsidi.
Dengan skenario tersebut jelas terlihat bahwa kenaikan TDL dalam besaran persen berapapun akan tetap membawa permasalahan yang pelik. Bahkan dalam kisaran kenaikan terkecil sekalipun dalam peta kelistrikan di Asia Tenggara (lih. Tabel), Indonesia akan masuk dalam jajaran negara dengan tarif TDL yang cukup tinggi (Asumsi ini berdasarkan pada nilai kurs tukar Rupiah terhadap Dolar AS, besaran inflasi di Indonesia, dan tingkat konsumsi masyarakat). Dalam tabel selain Indonesia, negara seperti Kamboja dan Myanmar juga menerapkan kebijakan yang tidak rasional ini.
Apabila Indonesia memilih skenario yang terakhir maka tanpa subsidi sama sekali. Ini akan semakin memperlihatkan bahwa Pemerintah memang sudah tidak rasional lagi dalam menentukan arah kebijakan dan menentukan arah bangsa ini.

Dampak dari kenaikan TDL ini secara makro pada nantinya justru akan mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti diungkapkan oleh pihak APINDO, kebijakan menaikkan TDL ini akan berimbas pada bangkrutnya atau gulung tikar yang terjadi pada perusahaan yang sudah kolaps terlebih dengan kebijakan domino kenaikan BBM dan secara simultan pula akan melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar Internasional. Efek tersebut tentunya juga akan berdampak pada tenaga buruh dan angka pengangguran. Efek yang paling kentara adalah ketika Industri – baik itu kecil, menengah, maupun besar- mengalami kebangkrutan maka akan terjadi proses PHK massal dan dengan demikian angka pengangguran akan meningkat tajam. Sebagai ilustrasi angka pengangguran Tahun 2005 sebesar 10,26 % justru lebih tinggi dari Tahun 2004 yang hanya sebesar 9,86 %. Hal tersebut membuktikan bahwa ternyata asumsi dasar Pemerintah adalam menaikkan TDL akan sia-sia dan tidak berguna untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara.

Rasionalisasi Kebijakan Pemerintah
Sebenarnya tuntutan untuk tidak menaikkan TDL oleh sejumlah kalangan sangat beralasan, setidaknya ada dua alasan yang mendukung, yaitu : Pertama adalah bahwa masyarakat masih dalam keadaan lemah yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM yang begitu tinggi pada beberapa bulan yang lalu. Kedua adalah kenaikan harga TDL hanya menutupi kekurangan dan ketidak-profesionalan PLN sebagai monopoli kelistrikan di Indonesia. Untuk permasalahan yang pertama dirasa bahwa efek multiplier sudah sangat kentara dan begitu banyak dampak yang terjadi. Sedangkan pada hal yang kedua inilah sebenarnya kebijakan yang irasional sangat kentara jelas. PLN sendiri perlu secara terbuka untuk melakukan transparansi dalam hal kinerja dan manajemennya, terutama dalam penentuan harga jualnya. Transparansi manajemen dapat ditempuh dengan cara seperti, sebelum menaikkan harga jual listriknya, perlu diadakan audit terhadap Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Karena dengan audit BPP maka kisaran Harga Jual akan dapat dihitung secara tepat. Dalam Harga Jual sebenarnya terdapat komponen-komponen seperti : BPP, laba atau keuntungan, pajak dan bahkan juga beban lain yang tidak masuk dalam kaitan manajemen produksi PLN. Sedangkan untuk mendukung transparansi manajemen maka transparansi kinerja sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya ketidak-efisienan pembiayaan dalam tubuh PLN dan mencegah kebocoran yang tidak terkait sama sekali dengan penyediaan listrik tapi terpaksa harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumennya. Sebagai contoh adalah indikasi kebocoran atau korupsi di tubuh PLN, karena ini akan sangat tidak efisien dan tidak efektif, kebocoran tersebut ternyata juga ikut andil dalam kekurangan biaya produksi PLN yang ternyata ditanggung oleh konsumen. Jadi ketika kekurangan biaya produksi ini hanya diselesaikan dengan menaikkan harga TDL tentunya akan berakibat fatal. Transparansi dan audit disisni mutlak diperlukan, karena tanpa dua hal ini (apabila belum dilakukan) maka kenaikan TDL hanya menjadi kebijakan yang tidak rasionaldan akan menambah permasalahan.

Reaksi masyarakat
Reaksi sebagian besar masyarakat mengenai kenaikan TDL ini memang beragam, namun kebanyakan masyarakat terasa menggeliat terhadap wacana ini. Misalnya korban SUTET yang juga menjadi wilayah kerja PLN, ternyata menyisakan cerita pedih. Sementara kita disini masih sibuk bergumul dalam pembahasan wacana kenaikan TDL ternyata sudah banyak kawan kita yang melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan yang tidak rasional ini, kebijakan kenaikan TDL. Dan yang lebih menyedihkan adalah kawan kita yang menjadi korban SUTET bahkan sampai aksi menjahit mulut sebagai tanda protes terhadap kebijakan tersebut. Jadi terasa tidak masuk akal jika permasalahan yang kecil tidak dicoba untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya malahan mencari wacana dan permasalahan yang lebih besar.
DUKUNG TERUS UPAYA UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI KETERTINDASAN !!!

Posted in: Artikel