Homo Soehartoensis

Posted on February 27, 2008

1


HOMO SOEHARTOENSIS : KENANGAN 40 HARI MENINGGALNYA SANG JENDERAL BESAR

oleh WAWAN HERU SUYATMIKO

Ada anekdot seputar kisah kesehatan mantan penguasa orde baru, Jenderal Besar Soeharto, yakni tentang sebuah pertanyaan tentang kenapa Sang Jenderal sangat susah sekali dalam menjalani pemeriksaan kesehatannya, seolah-seolah Sang Jenderal ini sulit sekali melewati masa kritisnya. Jawaban dari pertanyaan berupa anekdot ini adalah karena semasa Sang Jenderal ini hidup dan berkuasa sudah terlalu mudah mendapatkan segala sesuatu yang ia kehendaki sehingga untuk mendekati masa tuanya Sang Jenderal susah melepaskan penderitaan penyakit tuanya. Sedikit banyak anekdot ini memang sangat logis. Coba kita bandingkan dengan kehidupan rakyat miskin yang ada di negara ini. Seorang gelandangan misalnya, yang menurut Undang-undang seharusnya menjadi tanggungan negara tetapi kenyataannya malah diacuhkan. Mereka sangat susah menjalani hidupnya sehari-hari, namun tiga hari saja mereka tidak makan maka tanpa melalui perawatan intensif dan tanpa melewati masa kritis maka para tuna wisma tersebut akan sangat mudah meregang nyawa. Sungguh ironis, disatu sisi Soeharto dan para gelandangan tersebut adalah sama-sama manusia, yang artinya mempunyai hak yang sama untuk menikmati hidup dengan tenang. Disisi lain nasib mereka berlainan dan hanya dibedakan oleh kekuasaan dan keserakahan belaka.

Akhir-akhir ini media yang melansir tentang kondisi kesehatan mantan diktator 32 tahun ini mengalami peningkatan dalam jumlah oplah dan iklan yang laris manis bak kacang goreng. Istilahnya, media ternyata juga meraup keuntungan dibalik kesengsaraan Sang Jenderal Besar. Namun tanpa ambil pusing dengan itu semua, toh masyarakat Indonesia juga senang melihat lakon tersebut. Malah beberapa diantara mereka ber-romantisme dengan ”kenangan manis” masa Orde Baru. Perbandingan kehidupan yang lebih mapan di masa otoriter Sang Jenderal dengan masa sekarang menggugah kembali ingatan kita. Generasi tua yang mapan cenderung memilih hidup di era Soeharto dan cenderung menyalahkan generasi muda dengan ide reformasi-nya. Memang masa-masa indah kala Sang Jenderal berkuasa terkesan tidak ada permasalahan krusial sekitar kesejahteraan rakyat. Bahkan sebagian generasi tua yang romantis memuji Sang Jenderal karena telah membawa perubahan dan laju modernisasi yang dikenal dengan istilah Pembangunan. Di era Soeharto, Indonesia mengalami proses membangun yang sangat pesat dari pembangunan sarana fisik hingga non fisik. Bahkan tercatat pula sempat menjadi negara swasembada beras di tahun 80-an. Namun dibalik semua keindahan itu tanpa dibuka ke publik secara transparan ternyata kekuasaan Sang Jenderal telah menorehkan luka yang amat dalam bagi warga negara yang berseberangan dengan pandangan beliau. Tidak bisa dipungkiri kekuasaan beliau dibangun diatas pondasi satu juta mayat yang sebagian besar tidak tahu-menahu hal ihwal permasalahan yang berkaitan dengan prolog kekuasaan Sang Jenderal. Yupz, peristiwa Gestapu 1965 tentunya bagi para korban mempunyai kesan tersendiri. Beberapa catatan buruk tentang HAM ditorehkan oleh Sang Jenderal. Ternyata tidak hanya aktor-aktor PKI yang mengalami diskriminasi dalam memperoleh persamaan hak, namun keturunan mereka juga memperolah “perlakuan khusus” dimata hukum dan kehidupan sosialnya. Kampanye hitam tentang bahaya laten komunis dan stigma anggota PKI beliau bubuhkan kepada setiap rakyat yang mencoba melakukan kritik terhadapnya. Peristiwa Kedung Ombo mengingatkan kita pada sejarah kelam bangsa ini. Mereka yang menolak direlokasi dari tanah kelahirannya dianggap telah makar dan merupakan sisa-sisa PKI yang mencoba menghambat pembangunan. Atau mungkin peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, dan penghilangan secara paksa para aktivis yang mengkritisi kediktatoran Sang Jenderal.

Di balik ilusi kemapanan yang dibiuskan oleh Sang Jenderal selama 32 tahun berkuasa ternyata kasus-kasus seputar HAM dan korupsi yang beliau lakukan selalu terkesan off the record. Seperti kabar yang dilansir dalam http://www.duaberita.com, menyatakan bahwa sedikit banyak naiknya tahta Soeharto dibantu oleh Amerika Serikat. Tentunya negara adikuasa membantu bukan tanpa pamrih. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan Soeharto adalah memperbaiki sistem ekonomi domestik, yang menurut AS kebijakan ekonomi Soekarno terlalu sosialis dan mengancam sistem ekonomi liberal ala barat. Dengan memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa “penjilat”, maka muncullah istilah Mafia Berkeley, yang artinya mahasiswa “berprestasi” yang dikirim untuk menimba ilmu di Universitas Berkeley California, AS dan jika kelak para mahasiswa ini lulus maka akan mampu menerapkan dan mengendalikan perekonomian Indonesia sesuai pesanan kebijakan ekonomi liberal ala barat yang dikenal sebagai Konsensus Washington. Pada awal 60-an PDB Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan China hampir sama yakni kurang dari US$ 100 perkapita. Setelah lebih dari 40 tahun tepatnya di tahun 2004 ternyata PDB Indonesia mencapai US$1.000, Malaysia US$ 4.250, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, dan China US$ 1.500. Ternyata 32 tahun kekuasaan Sang Jenderal yang dibantu oleh Mafia Berkeley tidak mampu mensejajarkan PDB negara-negara Asia yang tanpa dibantu oleh ekonom barat. Selain ketinggalan dalam perolehan PDB ternyata Indonesia juga tercatat sebagi negara yang mempunyai struktur ketimpangan ekonomi-sosial yang sangat tinggi, artinya jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Pembangunan yang sekilas tampak berhasil ternyata harus dibayar mahal dengan hutang yang harus ditanggung oleh bangsa ini melalui alokasi APBN. Sehingga penghapusan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan serta program privatisasi dianggap sebagai obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit krisis ekonomi selama 32 tahun. Kebijakan perampingan gaji PNS dan militer menjadi senjata yang berikutnya dinilai ampuh untuk mengatasi pembayaran hutang. Minimnya pemenuhan kebutuhan dan kesenjangan sosial inilah yang sedikit banyak melatar belakangi perilaku korup para pejabat negara ini.

Tahun 1997 dimana Sang Jenderal mengalami masa-masa perpisahan dengan kekuasaannya, ternyata saat itu pula krisis ekonomi terjadi dan Indonesia terkena penyakit dahsyat di bidang perekonomian tersebut. Dengan dalih akan memulihkan perekonomian maka Sang Jenderal mencoba mengadu peruntungan untuk melanggengkan kekuasaannya untuk yang ke-6 kali pada pemilu 1997. resep yang beliau tawarkan pada mulanya adalah memanggil tabib ampuh bertajuk IMF untuk menyembuhkan krisis ekonomi. Namun alih-alih sembuh, malahan penyakit ekonomi yang dialami bertambah parah bahkan terburuk sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Resep yang ditawarkan oleh rejim orde baru dibantu oleh IMF ternyata membawa efek samping pada melemahnya kurs rupiah, gulung tikar-nya beberapa industri riil serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga resiko yang harus ditanggung adalah peningkatan angka penganguran, pemotongan subsidi dan yang paling parah adalah meletusnya kerusuhan sosial di tahun 1998.

Sebagai sebuah rejim yang pernah berkuasa selama 32 tahun, Soeharto tidak jarang membuat hutang luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Bahkan tidak jarang rejim otoriter Sang Jenderal membuat hutang untuk menindas rakyat. Sebagai misal hutang untuk pembangunan waduk Kedung Ombo. Atau sebagai misal sebagian hutang luar negeri dijadikan ajang rayahan (dikorupsi secara berjamaah) oleh pejabat dibawahnya bahkan anak-kerabatnya sendiri. Sebagaimana ditaksir oleh Noam Chomsky dalam kasus Indonesia, sekitar 95% manfaat utang luar negeri sesungguhnya hanya dinikmati oleh sekitar 50 orang saja. Atau Revrisond Baswir menandaskan bahwa World Bank sendiri menyadari bahwa 30% dari total utang luar negeri yang mereka salurkan ternyata dikorupsi oleh rejim Soeharto. Saat ini Indonesia harus membayar hutang luar negeri sebesar kurang lebih 90 triliun rupiah setiap tahunnya, yang berarti 40% sampai dengan 50% dari APBN. Sementara anggaran pembangunan hanya sebesar Rp.45,5 triliun per tahunnya atau hanya 13,4% dan dana kesehatan kurang Rp.10 triliun serta dana pendidikan kurang dari Rp.34 triliun. Dan saat ini total hutang adalah Rp.1500 triliun, artinya setiap warga negara, baik dari bayi hingga kakek-nenek mempunyai kewajiban hutang Rp.7,3 juta (Data : Infid, KAU). Tangungan beban yang tanpa kita tahu apakah kita pernah mencicipinya.

Keadaan seperti ini tentunya seperti kejadian yang tak pernah terduga bagi Sang Jenderal, disaat masa-masa tua yang seharusnya diisi dengan canda-tawa dan bercengkerama-mesra bersama anak dan cucunya malahan menjadi derita di masa sakratul mautnya. Mungkin saat ini doa menjadi satu-satunya pengharapan bagi Sang Jenderal. Pengharapan kesembuhan bagi Sang Jenderal memang mutlak diperlukan namun lebih dari itu yakni ketika beliau sembuh, pengharapan terhadap pemecahan kasus-kasusnya juga harusnya mencapai titik terang. Seperti kabar yang beredar, saat ini pengacara handal sewaan Sang Jenderal membuat proposal penghapusan segala beban hukum yang ditimpakan pada Sang Jenderal, bahkan seluruh rakyat Indonesia dimohon secara tulus ikhlas untuk memaafkan kesalahan beliau. Memaafkan sungguh tindakan yang mulia, namun apakah wajar jika kita memaafkan seseorang yang bila dirinya sendiri belum mengaku bersalah dan belum ada putusan final terhadap kesalahan yang pernah diperbuatnya apalagi dipertanggung-jawabkannya. Ternyata trik Sang Jenderal untuk mengulur penyelesaian kasus hukumnya saat ini menjadi trend yang laris bagi pejabat korup lainnya, misalnya beberapa pejabat Bupati atau walikota yang terindikasi korupsi maka secepat kilat akan masuk Rumah Sakit terlebih dahulu sebelum kasusnya masuk ke penyidikan polisi. Nah, apakah semua pejabat korup dan pengikut trend Sang Jenderal ini juga harus dimaafkan semuanya. Sungguh logika tolol para penjilat. Maka saat ini sebenarnya yang perlu di khawatirkan bukanlah bahaya laten komunisme lagi, tetapi bahaya laten Soehartoisme atau simptom Homo Soehartoensis

Posted in: Artikel