Sebuah catatan kritis untuk tulisan Saudara Jimly Assiddiqie :
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/285210/

Di negara yang menganut demokrasi modern seperti Indonesia memang terlalu sulit untuk membedakan kepentingan politik dan kepentingan pasar. Hal tersebut disebabkan pasar sudah sedemikian rupa masuk kedalam sistem atau tatanan politik kenegaraan. Sehingga menjadi tipis bedanya antara kepentingan politik (dalam hal ini negara) dan kepentingan pasar. Maka politik sebagai penglima juga tergeser oleh ekonomi sebagai panglima.
Persengketaan dalam ranah politik, seperti perselisihan antar instrumen negara dalam hal penegakan hukum yang saat ini sedang melanda negeri ini menjadi komoditas politik yang tak terhindarkan. Dalam artian, ketika sebuah tatanan atau sistem mengalami suatu proses komodifikasi maka mekanisme pasar-lah yang sedang bekerja. Dalam kasus ini dapat terlihat dengan jelas bagaimana persengketaan antar lembaga penegakan hukum bukan saja melulu masalah benturan otoritas satu lembaga dengan lembaga yang lain. Namun jauh dari itu aktor pasar juga bermain dalam kekacauan tersebut. Aktor yang dimaksud adalah individu-individu yang berkepentingan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani (dipersengketakan) oleh lembaga-lembaga tersebut. Mulai dari koruptor dan kroninya, oknum penegak hukum (Jaksa, Polisi, KPK) nakal, markus (makelar kasus), lembaga tinggi negara (DPR) hingga Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara ini.
Jika tesis saudara Jimly Assiddiqie lebih mengedepankan upaya penegakan hukum melalui jalan pengadilan maka dalam tesis saya lebih mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik khususnya politik modern. Apa pasal saya lebih mempercayakan politik (modern) sebagai panglima ?
Pertama, saya sepakat dengan pendapat saudara Jimly Assiddiqie bahwa konflik antarlembaga penegak hukum hanya bisa diselesaikan di ranah Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini-pun proses ini sedang berjalan. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menjadikan konflik sebagai tinjauan kasus tanpa adanya dorongan (kemauan politik) dari para pegiat demokrasi di negeri ini. Artinya disini adalah kepentingan masyarakat yang mengutamakan penegakan hukum yang jujur dan adil lebih dikedepankan dibanding dengan kinerja hukum (dalam hal ini prosedural hukum).
Kedua adalah tuduhan kepada Bibit – Chandra dan perkara korupsi Anggoro Widjaja yang pada akhirnya menggelindingkan bola salju yakni munculnya nama-nama oknum pejabat penegak hukum yang terseret dalam perkara tersebut yang terungkap melalui pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi tempo hari.
Dalam pendapat saya tuduhan kepada Bibit – Chandra selaku pimpinan KPK terlalu dipaksakan jika melihat kronologi kasusnya. Seperti munculnya pasal karet dalam setiap pemeriksaannya. Sehingga publik bereaksi untuk mencari kejelasan kasus tersebut. Dalam hal ini munculnya pasal karet menandakan ketidakjelasan tuduhan dan hanya sebuah rekayasa. Sebuah rekayasa (mungkin juga sebuah konspirasi) adalah sebuah bentuk politisasi hukum, maka untuk melakukan countering, perlu adanya kemauan politik dari masyarakat yang mendambakan kejujuran dan keadilan. Dorongan publik (kepentingan politik) ini telah mampu menuntun kita semua pada sebuah titik terang walau masih jauh dan samar-samar. Namun jelas bagi kita yakni harapan itu masih ada.
Berikutnya adalah perkara korupsi Anggoro Widjaja yang (dalam transkrip rekaman dibacakan di Mahkamah Konstitusi) melibatkan para petinggi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Perkara ini tidak akan menjadi gamblang jika tidak ada upaya masyarakat untuk “memaksa” aparatur negara bertindak.
Ketiga, menyangkut kinerja Tim Delapan yang telah membuat kesimpulan dan rekomendasi yang telah juga diserahkan kepada Presiden SBY. Menurut saya kemauan politik dari SBY patut diapresiasi dalam hal ini, terlepas apapun kepentingan dibelakangnya. Bahwa SBY sudah menjawab kehendak masyarakat untuk mencari dan menemukan titik kusut dari carut-marut sengketa penegakan hukum di negeri ini. Rekomendasi Tim Delapan memang merupakan ranah politis yang terlalu naif jika dipaksakan masuk sebagai keputusan hukum. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa Presiden adalah jabatan politik sehingga mempunyai kewenangan untuk menindaklajuti rekomendasi dari Tim Delapan. Tentunya dalam skala politik juga.
Kepercayaan saudara Jimly Assiddiqie bahwa keseluruhan perkara mengenai sengketa penegakan hukum di negeri ini diserahkan (hanya) pada lembaga pengadilan terasa naif jika melihat kondisi penegakan hukum di negeri ini. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaaan yang merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan masih sering “dimanfaatkan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (misal : koruptor dan makelar kasus). Sebagai contoh adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan koruptor, lembaga negara dan lembaga hukum (ketiganya biasa disebut sebagai “The Golden Triangle”) selalu saja tak tersentuh dan menguap hilang begitu saja. Lembaga peradilan yang diharapkan mampu menjadi pemutus perkara secara adil ternyata juga dijangkiti oleh kepentingan non-iustitial (indikasi mafia peradilan dan makelar kasus). Jadi kesimpulan bahwa pengadilan selaku lembaga hukum yang berhak memutus sebuah perkara, tidak serta-merta untuk diamini saat ini kendati belum ada kemauan politik untuk menjadikan hukum sebagai jalan terakhir dari lembaga negara yang berwenang terhadap kondusifitas tatanan hukum di negeri ini. KPK merupakan institusi hukum yang dibentuk melalui itikad politik yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi ditengah ketidak-efektifan kinerja lembaga penegak hukum dikala itu. Jadi walaupun KPK merupakan lembaga hukum namun itikad politik-lah yang mendorong kinerja-nya, tentunya tanpa embel-embel politisasi murahan.
Melihat ketiga tinjauan yang saya kemukakan diatas maka sangat penting artinya bahwa mengembalikan politik sebagai panglima. Tentunya politik yang dewasa, modern, beradab dan bermartabat. Karena saya percaya hanya dengan politik-lah sistem kenegaraan akan berjalan dan dengan politik-lah moral dan etik individu akan terbentuk.[whs].

Tulisan ini juga diposting di :

http://www.facebook.com/wawan.soejatmiko?v=app_2347471856&ref=profile#/note.php?note_id=107657769998

Sejarah bukan hanya meramalkan tetapi juga telah membuktikan bahwa tatanan ekonomi kapitalisme jalur neoliberalisme sudah gagal dalam mewujudkan cita-cita dasar-nya mewujudkan kesejahteraan bersama. Great Depression 1930 dan Global Crisis 2008 adalah bukti nyata neoliberal tidak mampu mengatasi problematika “dalam dirinya”. Model yang diagungkan oleh bangsa Anglo-Saxon dengan model yang disebut sebagai Reagenomics dan Thatcherism dengan jargon terkenalnya “TINA”(=There Is No Alternatives) ternyata tidak mutlak benar. Bahkan Francis Fukuyama dalam buku “The End of History and The Last Man”-sebagai pemuja paham kapitalisme- saat ini sedang mengalami terkena getah dari efek neoliberalisme.

Disisi lain kemunduran neoliberalisme juga disinyalir karena telah menjauhi ruh dasar dari kapitalisme Smithian yakni konsep “tangan tak terlihat”. Bahkan para Keynesian berpendapat bahwa, “leave the market alone was a wickedness”. Dalam analogi lainnya, “seperti membiarkan sopir mabuk mengendarai truck BJ di jalanan ramai LA”.

Kembali pada konteks Indonesia, mazhab yang diusung oleh para “Berkeley Mafia” ini (baca: neoliberalisme melalui “developmentalisme concept” di era Orba) sudah terbukti gagal dalam hal menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hanya segelintir komprador saja yang bersejahtera seperti para aristokrat dan konglomerat. Sedangkan lebih dari 2/3 penduduknya masih dibawah garis kemiskinan.

Bukti hipokrit dari neoliberalisme adalah pada sektor pertanian. WTO mendesak pencabutan subsidi pada sektor pertanian melalui pencabutan subsidi harga pupuk, sehingga harga pupuk menjadi melambung tinggi dan ditambah lagi oleh ulah spekulan yang menyebabkan ketersediaan pupuk menjadi langka bahkan di pasaran. Bandingkan dengan kondisi pertanian di AS, yang setiap satu ekor sapi yang digembalakan di savana Texas mendapat jatah dua dollar per hari. Belum lagi jika masih ingat tentang booming gandum yang sampai ke Indonesia menjadi mie kemasan.

Saat rezim SBY-JK menyatakan diri telah keluar dari jeratan utang IMF ternyata klaim tersebut tidak serta-merta menjadikan bangsa ini keluar dari derita utang (baca:utang najis). Karena menurut ekonom-analis Kwik Kian Gie, pada 2004 setiap satu orang Indonesia menanggung 5,5 juta rupiah utang ini namun pada 2009 ini malah membangkak menjadi 7,7 juta rupiah per orang di Indonesia.

Sebenarnya, jika mau belajar dari sejarah maka sudah selayaknya bangsa ini harus memilih antara konsep ekonomi yang bermaslahat bagi rakyat banyak atau malah ber-mudharat. Jika almarhum Mubyarto dkk mengkritik dengan sangat pedas sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar bebas dengan mengajukan proposal konsep “Ekonomi Pancasila” dan di kemudian hari dikenal sebagai “Ekonomi Kerakyatan” yang sesuai dengan nafas Pancasila dan UUD 1945. Situasi terkini dari beberapa negara Amerika Latin (Kuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Ekuador, dsb) layak untuk kita simak.
Neososialisme yang mereka usung patut untuk kita jadikan “laboratorium ekonomi”. Tentunya disesuaikan dalam konteks budaya dan sejarah Indonesia sendiri, jadi bukan mutlak neososialisme ala Amerika Latin atau bahkan Sosialisme Orthodox.

Nah, sekarang kita juga bisa memprediksikan bagaimana kondisi ekonomi (khususnya yang berkaitan dengan pertanian) di Indonesia dalam jangka 5 tahun kedepan. Dengan indikator para calon pemimpin Indonesia melalui proses pencapresan.

Pasangan dengan hasil survey tertinggi SBY-Boediono silahkan dilihat track record dari masing-masingnya. SBY terbukti hanya bisa mempermainkan kondisi ekonomi Indonesia melalui politisasi komoditas BBM. Disektor pertanian, swasembada pangan juga hanya faktor politisasi bukan pada konsep mendasar karena salah satu proposal PPAN yang juga di sodorkan oleh SBY hanyalah lips-service penguasa untuk menstimulir petani. Ingat juga kontroversi galur “Supertoy”. Sedangkan calon wakil-nya, Boediono, kita tahu, bersama dengan Sri Mulyani adalah anak emas dari donatur Internasional.

Pasangan yang kedua adalah JK-WIranto. Berdasarkan hasil survey pasangan ini menempati posisi paling buncit, bahkan beberapa pengamat politik menjuluki pasangan ini sebagai pasangan karbitan dan paling konyol. Karena dalam hal ekonomi keduanya tidak mempunyai konsep yang jelas apalagi konsep kesejahteraan petani yang notabene mayoritas di Indonesia. Meski Apindo mendukung pasangan ini namun hal tersebut hanya menampakkan sifat mutualis antara sesama pengusaha yang membutuhkan faktor jaminan keamanan yang sengaja dicitrakan oleh Wiranto sebagai mantan Menhamkam/Pangab. Jadi sama sekali bukan berorientasi pada kepentingan ekonomi-pertanian.

Pasangan ketiga Megawati-Prabowo, juga tidak lebih baik dari kedua pasangan sebelumnya. Track record Megawati yang juga mantan Presiden RI 2006-2009 juga telah membuktikan penjualan aset negara ke pihak asing, seperti Indosat dan komoditi Gas Alam. Bahkan dalam susunan tim ekonomi-nya Megawati menggusur ekonom Kwik Kian Gie, dan digantikan oleh para neoliberalis seperti Iman Sugema dan Hendrawan Supratikno. Dari sisi cawapres, Prabowo Subianto memang mempunyai platform kerakyatan yang lumayan bagus namun sekali lagi, platform hanyalah janji manis belaka atau dalam komunikasi politik disebut sebagai gula-gula politik. Sedangkan track record dalam hal ekonomi, anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo ini belum sama sekali terlihat dan teruji, malahan disisi lain record masyarakat HAM Indonesia memberikan nilai merah pada Jenderal mantan Danjen Kopassus ini.

Jadi, jika dilihat dari peta geo-politik Indonesia saat ini maka belum ada pilihan lain untuk melawan neoliberalisme, kecuali, sekali lagi kecuali ; para petani menghimpun diri dalam skala luas untuk mengembangkan konsep kedaulatan pangan yang berpilar pada : reforma agraria sejati, sistem pangan lokal, pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta pengembangan konsep pasar yang berkeadilan. Selain itu revitalisasi industri menjadi berorientasi nasional menjadi sangat urgent. Nasionalisasi industri asing yang ada di Indonesia adalah langkah yang harus disegerakan guna menjamin perekonomian Indonesia menjadi berdaulat. Dalam hal ini, layak menengok ke belakang terutama pada Soekarno tentang 3 Progaram Utama untuk Indonesia yang biasa disebut dengan TRISAKTI, yakni : (1) Mandiri secara Politik, (2) Berdikari secara Ekonomi, (3) Berkepribadian secara Budaya.

Ini dengan catatan jika Indonesia memang ingin maju.

Semoga Saja..

Tulisan ini merupakan sebuah renungan ringan yang saya dedikasikan kepada kawan-kawan (yang hingga saat ini) yang masih setia sebagai aktivis cum organizer rakyat untuk perubahan.

*** 

Organisasi sepertinya bukan menjadi hal yang asing bagi kita, sebagai misal dalam setiap interaksi kita dengan individu lain tanpa sadar dan kesepakatan yang mengikat kita telah berorganisasi. Sifat mendasar manusia memang memiliki naluri ganda, yakni selain sebagai makhluk individual tentu juga menjadi makhluk sosial (komunal). Hidup berkomunitas seakan bukan sekedar takdir sejarah namun lebih karena kebutuhan yang bersifat naluriah. Seiring kemutakhiran zaman maka corak dan watak organisasi juga berdialektika sesuai dengan konteks (kebutuhan) kezamanan. Sebagai misal dalam era primitif-purba kebutuhan organisasi lebih pada aspek pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis semacam produksi dan pengelolaan pangan secara kolektif, reproduksi kelangsungan pada keturunan, dsb. Sedangkan memasuki era awal sejarah sampai dengan terbentuknya kerajaan dan juga organisasi modern seperti negara, kebutuhan organisasi mulai bersifat politis dan bukan hanya sosial semata.

Beberapa ormas dan ornop tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah community organizer atau pengorganisir komunitas. Yakni seorang aktivis ormas atau ornop yang mendedikasikan pikir dan tindaknya untuk senantiasa melakukan pengorganisasian di tingkatan rakyat yang mempunyai cita-cita bersama pada terwujudnya sebuah perubahan kearah lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan kerakyatan yang lebih prinsipil dan urgen.

Organisasi sebagai wadah dan alat tidak bisa dinafikkan hanya sebagai bumbu-bumbu kepentingan politik secara kolektif (baik itu kekuasaan dan atau pengaruh). Sehingga dalam berorganisasi tidak bisa dilepaskan dari peran kader atau aktivisnya. Kader atau aktivis merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Ibaratnya memisahkan aktivis dari organisasi adalah memisahkan ikan dari air.

Aktivis adalah garda terdepan dalam dinamika sebuah organisasi. Mengutip Ben Anderson dalam Cerpen Thailand karya Withayakon Chiangkuan, aktivis dilukiskan sebagai individu yang sulit dipahami oleh ibunya sendiri. Dalam artikata Ia melawan kebiasaan lazim yang pernah hidup dalam keluarga, dan tidak mau untuk menjadi pekerja yang menghabiskan hidupnya dalam rutinitas. Bagi seorang aktivis, rutinitas kerja itu mematikan entitas kemanusiaan. Yang dalam bahasanya Marx disebut sebagai proses alienasi atau dehumanisasi. Manusia yang seharusnya bebas dan merdeka, malah dengan sengaja menghambakan dirinya pada penindasan paling keji yakni rutinitas. Tiada mengherankan jika aktivis memilih untuk hidup dalam organisasi yang memiliki segudang harapan tentang keadilan.

Dalam tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer dilukiskan bagaimana seorang Minke (tidak lain personifikasi dari Tirto Adi Soerjo) bergelut dengan feodalisme kultural yang merangsek dalam sendi-sendi tata kehidupan keluarga. Dikisahkan pergulatan seorang Minke sebagai aktivis pionir zaman pergerakan melawan dua musuh sekaligus, yakni feodalisme Jawa dan imperialisme Belanda.

Nilai lebih kaum aktivis terletak pada kesadaran individu dalam memahami fenomena sosial yang terjadi dan mensikapinya secara kritis. Sehingga titik poinnya adalah pada kesadaran kritis. Kenapa harus pada kesadaran kritis? Menurut Paulo Freire kesadaran dibagi dalam tiga bentuk, yakni kesadaran magis, kesadaran palsu, dan kesadaran kritis. Dari ketiga bentuk kesadaran ala Freire, hanya kesadaran kritis seorang individu yang mampu menggerakkan dialektika organisasi secara maju untuk membuahkan sebuah gerakan yang berujung pada perubahan sosial. Mansour Fakih menambahkan bahwa inti dari pendidikan kritis adalah belajar memahami pertentangan-pertentangan sosial-ekonomi serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari situasi pertentangan tersebut. Pengalaman Freire dalam mengorganisir kaum papa buta huruf di Brasil, membuktikan bahwa kesadaran kritis telah menggerakkan perubahan sosial. Atau pengalaman Kardinal Sin dengan membangkitkan kesadaran massa secara kritis mampu melahirkan people power yang melegenda, yang mampu menumbangkan dictator Marcos di Filipina.

Di Indonesia sendiri organizer rakyat bukan menjadi hal yang baru, mengingat banyaknya ormas dan ornop yang tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Situasi ketimpangan social yang melanda Indonesia menjadi factor pendorong munculnya organizer rakyat. Adalah Kali Code, salah satu karya organizer rakyat, Romo Mangun, yang mencoba membangun dan menata bantaran sungai di wilayah urban Jogja yang terkenal kumuh dan terpingirkan. Saat ini karya Romo Mangun dan para sukarelawan untuk Kali Code memperlihatkan bahwa penataan kehidupan melalui organisasi rakyat yang terorganisir bisa menjadi jawaban terhadap problematika pinggiran perkotaan yang cenderung mendapatkan stigma kumuh dan kotor.

Keberadaan aktivis yang tidak bisa dipisahkan dari dunia menganalisis memang tidak lepas dari peran pendidikan. Banyaknya aktivis yang lahir dan menjamur diawali dari dunia persekolahan. Kajian kaum intelektual akan fenomena yang timpang melahirkan dunia aktivisme. Menurut Antonio Gramsci intelektual organik-lah yang teruji mampu mengatasi krisis sosial yang berada di masyarakat. Sedangkan kaum intelektual tradisional masih terjerembab dan berkutat dalam kajian-kajian yang tercetak dalam working paper dan project proposals-nya yang sesungguhnya malah mengukuhkan keberadaan kampus sebagai menara gading. Intelektual organik menurut Ernest Mandel juga bukan tanpa sebab memilih jalur pengorganisiran massa, akan tetapi sepenuhnya dilandasi oleh kondisi riil dan basis berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang progresif dan revolusioner. Bahkan secara tegas Francis Wahono menyatakan bahwa gerakan sebuah organisasi tanpa menangani kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat artinya hanya bergerak di wilayah konsep sehingga tidak akan dapat mengikat dan menjaga semangat organisasi dalam berjuang memperbaiki nasibnya.

Aktivis yang tumbuh-berkembang secara organik merupakan buah manis dari dinamika organisasi yang terorganisir secara terarah dan terukur dalam pola perjuangannya. Bahkan Mao Tse Tung, menandaskan bahwa jika perubahan adalah milik bersama sebuah organisasi revolusioner maka para organizer-nya harus bersedia hidup dengan basis (anggota organisasi massa). Sehingga sense of belonging terhadap sebuah permasalahan hingga proses-proses penyelesaiannya menjadi ada.

Berkaca dari teori dan praktek para organizer yang telah ada maka terlalu naïf jika pengorganisiran sebuah organisasi yang maju dan bercita-cita pada perubahan sosial masih juga bersandar pada pertanyaan lugu : “Kalau begitu, dengan kerja seberat itu siapa akan menggaji para aktivis?”. Sebuah benturan pola berpikir pragmatis dengan yang realistis.

Kerja dengan imbalan gaji seolah-olah merupakan jawaban dari permasalahan mendasar manusia. Namun jika ditelisik lebih dalam beberapa contoh kasus perburuhan, bahwa kerja sekedarnya merupakan penghambaan diri terhadap pemodal sehingga takdir sejarah feodalisme yang runtuh dengan munculnya kapitalisme adalah mitos palsu kaum pemodal dan borjuasi komprador. Dalam problem ini sepertinya tesis Marx terbukti mutlak benar, bahwa menurutnya, Kapitalisme memang mampu merubah tatanan masyarakat perbudakan purba, antara budak terhadap tuannya. Namun tanpa sadar kapitalisme juga menciptakan perbudakan baru, yakni penghambaan kaum pekerja yang teralienasi terhadap upah dan bayaran. Secara prinsip kapitalisme hanya mendekontruksi feodal-primitif menjadi feodal-modern.

Para aktivis atau organizer terbukti mampu berpikir dan bertindak melampaui tesis Marx. Bahwa alienasi pada diri kelas pekerja produktif harus dibongkar melalui pendidikan pengorganisiran bersama rakyat tertindas untuk berjuang bersama dalam memperoleh dan mengontrol alat produksi secara berjama’ah dan bukandiserahkan hanya kepada segelintir kecil individu pemodal. Atas dasar pemikiran ini gerakan kerakyatan harus bersatu padu menjadi gerakan organik dengan tingkat kesadaran yang bersandar pada kebutuhan mendasar kelas tertindas.

Ambil contoh, saat ini Indonesia menurut data BPS masih mengukuhkan bahwa 70% lebih rakyatnya berada dalam ranah pertanian, namun situasi obyektifnya membuktikan bahwa kondisi riil petani-nya sangat menderita karena ketergantungan produksi pertanian pada pemodal besar dan juga akses dan control terhadap alat produksi menjadi monopoli pemodal yang diperolehnya melalui bujuk-rayu dan iming-iming harta kepada birokrasi brengsek yang berselingkuh dengan jenderal militer korup. Situasi seperti ini sedikit banyak menjadi latar belakang lahirnya organisasi gerakan petani yang berorientasi pada keadilan terhadap sumber produksi. Kesadaran petani tidak bisa terlepas dari peran para organizer yang memang saat ini didominasi oleh para intelektual kota. Sehinga tugas terbesar para intelektual kota adalah keharusan pada penumbuhan kader-kader petani local yang disini dapat disebut sebagai  menumbuhkan para intelektual organik.

Para intelektual kota yang menjelma menjadi organizer seolah sudah terbebas dari beban rutinitas palsu ala kolese yang membelenggu dirinya dan menjauhkan dirinya dari problematika kerakyatan yang penuh dengan ketimpangan dan ketidak-adilan. Para organizer ini sudah menganalisis dirinya dengan penuh kesadaran kritis bahwa mengorganisir adalah penderitaan yang membanggakan. Menderita karena hidup dalam kesederhanaan, bahkan tidak kurang hidup dalam kekurangan namun membanggakan karena mampu membangkitkan kesadaran kritis secara bersama-sama rakyat yang diorganisirnya untuk bangkit berjuang melawan tirani yang membelenggunya dan terbebas dari kungkungan penindasan kaum pemodal dan borjuasi birokat yang jahat.

Pekerjaan organizer yang senantiasa hidup di basis terkadang membuat bingung kalangan konservatif yang mengandalkan logika formalnya, dan tidak jarang mencibirnya sebagai pekerjaan yang sia-sia dan tidak berguna. Akan tetapi pilihan yang didorong oleh keinginan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik mampu menepis cibiran kaum konservatif. Para organizer percaya bahwa perubahan secara mendasar akan tatanan kehidupan yang adil dan berpihak pada yang papa adalah jawaban terhadap problem kemanusiaan yang paling luhur dan mendasar. Artinya memberikan perubahan bukan pada perutnya sendiri namun juga pada kebutuhan orang banyak.

Dom Helder Camara, seorang tokoh teologi pembebasan Amerika Latin mengatakan bahwa, “menyembah Tuhan dengan perut yang kenyang lebih mulia daripada menyembah-Nya dengan perut yang kosong dan segudang permasalahan lainnya. Sebab bersyukur kepada Tuhan lebih mulia daripada memohon sebuah perubahan. Tuhan sendiri tidak akan merubah sebuah bangsa jika bangsa itu sendiri tidak mau berubah.”

***

Wawan H. Suyatmiko

Penulis

Kini Bergiat di SPPQT Pada Departemen Advokasi – Reforma Agraria 

“Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dewasa ini dan masa yang akan datang? Bahwa apa yang harus kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme, untuk membangun Indonesia yang merdeka penuh dan yang demokratis. Hal ini merupakan syarat utama, yang mutlak, guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia. Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa inti.”

(Soekarno).

Begitu urgensinya kebutuhan tanah untuk kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Soekarno bahkan mensyaratkan redistribusi lahan untuk petani gurem sebagai basis ekonomi untuk memperkuat basis peri-kehidupan bangsa. Redistribusi lahan atau land reform merupakan bagian dari agenda besar Pembaruan Agraria atau lazim disebut sebagai Reforma Agraria (RA). Dalam kondisi kekinian Reforma Agraria (RA) mengalami penyempitan makna, yakni selalu dipahami sebagai permasalahan tanah dan petani kecil. Bahkan tidak sering hanya disebut sebagai konflik tanah. Padahal Reforma Agraria (RA) yang sebenarnya bukan hanya isu tanah melainkan berkenaan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah, seperti lingkungan hidup, air, angkasa dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Hal tersebut termaktub dalam UUPA No.5/1960. Saat ini UUPA sendiri kalah populis dibandingkan dengan UU-UU yang sarat akan kepentingan asing, dan jauh dari semangat keadilan sosial ala Indonesia.

Perspektif Reforma Agraria (RA) masih jauh dari harapan atau bahkan tidak ada artinya sama sekali. UUPA masih dalam persepsi yang beragam tergantung pada kepentingannya. Pemerintahan SBY – Kalla sampai saat ini masih mempunyai tafsiran sendiri yang jelas berbeda dengan semangat UUPA dan kebutuhan Petani miskin pada umumnya. Secara gamblang dan lugas bisa disimpulkan bahwa pemerintah belum menerapkan amanat UUD dan UUPA secara baik dan benar. Inters politik selalu mengemuka sebelum memutuskan kebijakan. Sebaliknya politik kerakyatan dan politik kebangsaan selalu menjadi jargon belaka. Selalu menjadi komoditas politik oleh para pengambil kebijakan, di tingkat pusat dan daerah dan lokal. Para pimpinan baik pusat (nasional) sampai pimpinan daerah (lokal) masih berbeda-beda persepsi sesuai dengan kepentingannya, yang sejauh ini tidak nyambung dengan kehendak rakyat kecil yang sebetulnya sebagaian besar dari meraka adalah menjadi obyek dari RA (khususnya land reform) itu sendiri.

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kawasan Salib Putih, Salatiga. Salatiga memang kota kecil yang seolah-olah jauh dari konflik ke-agraria-an. Padahal soal Salib Putih sudah menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan para pegiat RA sejak lama. Status tanah dan kontribusi tanah bagi penduduk sekitar dirasa perlu untuk kembali mewacanakan Salib Putih sebagai salah satu obyek Land Reform yang paling darurat.

Histori dari Salib Putih menyebutkan bahwa pada awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Mr. Emmerick seorang misionaris berkewarganegaraan Australia yang babat alas disitu. Lahan yang seluas kira-kira 8 hektar itu kemudian dibuatlah sebuah padepokan yang berfungsi sebagai tempat penampungan orang-orang tuna karya dan tuna wisma. Sebagian lahan diolah untuk pertanian dan perkebunan. Warga yang ditampung di situ disuruh mengelolanya disamping masih dibekali dengan beberapa ketrampilan seperti membuat keset dari tepes/sabut kelapa atau sapu dari ijuk yang kemudian diproduksi untuk dijual belikan. Semua masih dalam pengawasan dan bimbingan Mr. Emmerick. Pada tahap berikutnya dibuatlah Yayasan Kristen.  Nama Salib Putih sendiri muncul dari sebutan masyarakat karena di lokasi itu ada bangunan gereja dengan lambang Salib di depan Gereja dengan bangunan warna Putih. Sampai sekarang Gereja dan simbol Salib masih berdiri atau masih ada. Warga sekitar bekerja diperkebunan kopi milik yayasan Salib Putih, dan hasilnya diberikan untuk yayasan tersebut. Dan diawasi oleh pengawas Yayasan.

Pada era 1960-an, zaman nasionalisasi aset, lahan tersebut luput dari upaya Pemertintah uantk dijadikan sebagai obyek RA, karena tanah tersebut digunakan sebagai pelayanan sosial. Pada tahun 1954 diajukan Hak Pakai kepada Menteri Kehakiman, kemudian pada 1981 mengadakan pengajuan HGU. Perluasan lahan terjadi saat tanah tersebut dikuasai oleh PT. RMS. Sampai sekarang masih terjadi kesimpang-siuran soal perluasan HGU Salib Putih, ada yang menyebutkan 89 ha atau 90 ha atau 100 ha (versi media), 98 ha (versi BPN Jawa Tengah), 110 ha dan 150 ha atau bahkan lebih (versi masyarakat pelaku sejarah), 200 ha menurut dokument resmi yang dibuat dari pihak Salib Putih kepada BPN Jawa Tengah.

Kini perkembangan kasus Salib Putih malah menjadi kian rancu. Paska penerbitan Surat Walikota dengan nomor 590/1473 Perihal Rekomendasi kepada YUIS (Yayasan Universitas Islam Salatiga ) yang ditandatangi Walikota itu, melegalkan penggunaan tanah seluas 50 hektar dari total 98 hektar untuk Pendidikan Tinggi Universitas Islam Salatiga, Islamic Centre, STAIN, dan sebagainya. Penggunaan tanah itu mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2033. Surat tersebut nantinya akan ditembuskan kepada Mendagri karena penggunaan tanah 98 hektar sejak awal atas dasar persetujuan SK Mendagri No 20 dan 20 A/HGU/DA/1982 yang ditandatangani 1 Juli 1982.

Isu yang berkembang mewarnai Salib Putih senantiasa diliputi oleh isu SARA. Sebagai contoh adanya acana yang menyebutkan bahwa friksi antar agama meruncing sesaat HGU Salib Putih akan habis pada 31 Desember 2007. Hal ini ditandai dengan adanya acara pertemuan antara Walikota dengan perakilan dari YUIS yang diadakan pada hari senin (10/9). Isu SARA senantiasa menjadi kian kentara ketika diadakannya istighotsah massal.

Jika menilik secara mendalam, sebenarnya kasus Salib Putih bukan hanya permasalahan perebutan lahan, lebih spesifik lagi bukan semata-mata pembagian lahan (kini) yang diberikan bagi institusi berlatar belakang agama. Penyempitan makna ini mengandung tafsiran bahwa selama ini yang berhak mengklaim tanah Salib Putih adalah kaum atau institusi agama. Sehingga terjadi penafikan terhadap para Petani miskin penggarap lahan di Salib Putih. Padahal jika mengacu pada UUPA maka diamanatkan bahwa setelah masa HGU bagi sebuah institusi tersebut selesai maka lahan tersebut sudah selayaknya dilakukan proses nasionalisasi atau moratorium dalam pengelolaan lahannya. Sehingga untuk tahapan selanjutnya tentang kegunaan lahan tersebut bisa ditinjau.

Warga (Petani) sekitar Salib Putih yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai sandaran untuk bermata-pencaharian saat ini hanya menjadi obyek pembangunan kepentingan yang berbau SARA. Dan malahan dijauhkan dari hak-hak yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA. Yakni bagi rakyat tani yang sudah menggarap lahan bukan haknya selama lebih dari 25 tahun maka diberhakkan untuk mengolah lahan tersebut setelah hak dari lahan tersebut ditinjau ulang. Sehingga para petani di kawasan sekitar Yayasan Salib Putih merupakan subyek yang paling berhak untuk mengolah lahan tersebut guna membangun basis kehidupan bersosial-budaya dan basis perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan kaum tani miskin tak berlahan.

Kiranya pelajaran Salib Putih kearah Reforma Agraria menjadi landasan berpikir dan bergerak bagi seluruh rakyat Salatiga (khususnya) dan Indonesia (umumnya) guna membuat sebuah kebijakan yang membela kepentingan masyarakat kecil. Bukan hanya menjadikan masyarakat kecil sebagai obyek electability dalam proses demokrasi palsu ala Pemilu. Dan juga bukannya menjadikan Salib Putih menjadi isu yang sangat sempit yakni isu SARA.

Wawan Suyatmiko – Penulis

Kini Aktif di Tim Advokasi Reforma Agraria – SPPQT Salatiga.

Judul buku : Melawan Iblis Mephistopheles : Bunga Rampai Tinjauan Kritis Anti-PLTN-Fissi.

Penulis : Liek Wilardjo, Frans Magniz-Suseno, Arief Budiman, Budi Widianarko, Karlina Supelli, Iwan Kurniawan, Heru Nugroho, P.M. Laksono, Fabby Tumiwa, Venatius Hadiyono, Lilo Sunaryo, Zaenul Adzvar, Mustofa Bisri.

Penyunting : Nick T. Wiratmoko.

Penerbit : LISTHIA – Marem – Pustaka Percik.

Dari nyangkruk ke menerbitkan buku. Demikianlah mungkin apresiasi dari buku ini. Dalam cover yang dikartunisasi oleh Koesnan Hoesie ini menyiratkan gambaran kelam keberadaan PLTN di muka bumi. Gambar cover memang pas dengan judul besarnya. Artinya sangat provokatif dan sedikit hiperbolik.

Jika Nick T. Wiratmoko dalam pengantar editorialnya mengatakan bahwa buku ini adalah publikasi dari sebuah seminar, maka tidaklah mengherankan bahwa pada dasarnya buku ini merupakan dokumentasi dari acara seminar bertajuk “Tinjauan Kritis Pembangunan PLTN di Indonesia”, yang dilaksanakan di Kampoeng Percik, Salatiga pada tanggal 25 Mei 2007. Dalam pengantar editorial dinyatakan bahwa tujuan dari penerbitan buku ini adalah sebagai “sparing partner” atas monopoli informasi wacana pembangunan PLTN di Indonesia (Muria khususnya) yang dilakukan sepihak oleh negara, dalam hal ini BATAN dan Kementerian Ristek dan Kementerian ESDM. Sehingga diperlukan imbangan informasi dari pemerhati energi.

Dalam nada dasarnya, Arief Budiman berpesan bahwa perlunya membangun kultur perbedaan dengan masing-masing kubu (pro dan kontra) untuk membuat argumentasinya, sehingga keseimbangan informasi bisa tercapai. Walaupun nada dasar dari Arief Budiman terkesan jauh dari tujuan penerbitan buku ini namun perlu diluruskan bahwa sebenarnya arena nyangkruk ini sedari awal sadar bahwa ruang Pro-PLTN selalu menjadi rujukan untuk dicari sisi pemikiran kritisnya, yang biasanya dikelompokkan sebagai Anti-PLTN.

Struktur buku ini dipilah dalam tiga bagian besar, dimana bagian pertama dan kedua berisi pemaparan makalah para kontributor dan disambung dengan sesi tanya-jawab. Sedangkan untuk bagian ketiga berisi dokumentasi aktivitas penolakan PLTN di Muria dalam bentuk foto.

Bagian pertama buku ini digawangi oleh penulis-penulis yang berpengalaman dibidangnya, seperti Iwan Kurniawan, Budi Widianarko, Fabby Tumiwa, Heru Nugroho, Venatius Hadiyono, P.M. Laksono.

Bagian pertama ini memaparkan tulisan Iwan Kurniawan tentang teknologi nuklir dan PLTN dari generasi ke generasi juga disertai data dan skema gambar reaktor PLTN. Budi Widianarko memaparkan dari aspek lingkungan, yakni informasi tentang dampak dan resiko dari PLTN yang cenderung diredusir oleh kelompok Pro-PLTN sehingga prinsip transparansi dan proporsionalitas informasi mutlak diperlukan dalam pengambilan keputusan dan juga perlunya pertimbangan partisipasi masyarakat dalam kewargaan teknologi (Technological Citizenship). Dari aspek kebijakan energi, Fabby Tumiwa menjelaskan tentang KEN dan dinamika wacana pembangunan PLTN. Dari sisi sosial politik, Heru Nugroho mengupas tentang lemahnya posisi tawar negara (Indonesia) dihadapan rezim energi global jika pilihan PLTN dijadikan sebagai pilihan energi nasional. Makalah Venatius Hadiyono memaparkan bahwa prinsip demokrasi dan good governance mutlak diperlukan dalam pengambilan keputusan penetuan kebijakan pembangunan PLTN. Dari aspek antropologi, P.M. Laksono menegaskan bahwa antusiasme Negara dalam mempromosikan PLTN harus dibayar dengan mereduksi banyak permasalahan antara lain demokratisasi, bahkan positioning Negara melawan rakyat dijadikan argumen untuk menolak PLTN. Bagian pertama ini diakhiri dengan ringkasan tanya-jawab hasil dokumentasi seminar yang menampilkan para pemakalah.

Bagian kedua buku ini mencakup tulisan tentang tinjauan PLTN dari aspek etika teknologi, politik kenyamanan, kesiapan budaya, dampak sosial, dan etika sosial. Dari aspek etika teknologi, Liek Wilardjo menulis tentang etika dan moralitas pemilihan PLTN dalam pemanfaatan nuklir. Tulisan ini juga mencakup tentang pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis PLTN dan disertakan juga analogi cerita legenda Faust.

Dari aspek politik kenyamanan, Karlina Supelli meletakkan energi nuklir sebagai produk bermuka dua, yakni azas kemanfaatan dan kemudharatan. Dalam tulisan ini juga dipaparkan bahwa seharusnya teknologi berjalan berdampingan dengan kearifan masyarakat lokal yang terkait erat dengan struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik. Frans Magniz-Suseno dengan pedas menyatakan bahwa dalam aspek budaya, SDM Indonesia saat ini belum cukup kuat untuk membangun PLTN, mengingat budaya korupsi dan budaya disiplin di Indonesia saat ini selalu menjadi sorotan. Dari aspek dampak sosial, Lilo Sunaryo memaparkan bahwa argumentasi krisis energi yang disampaikan oleh negara tidak relevan jika dijawab dengan pembangunan PLTN di Jepara. Menurut pemakalah, rakyat Jepara dan sekitarnya merasa gundah jika PLTN (nantinya) jadi dibangun, mengingat saat ini sudah ada PLTU yang juga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Dari aspek etika sosial, Zainul Adzvar menjelaskan tentang kuasa atas modal dan pengambilan keputusan oleh negara dalam kaitannya dengan rencana PLTN telah meletakkan nuklir sebagai proses ideologisasi.

Dalam buku ini juga ditegaskan bahwa Anti-PLTN-Fissi bukan berarti Anti-nuklir, bahkan PLTN-Fissi pun kalau kelak terbukti aman dan handal dan SDM-nya siap maka bukan tidak mungkin akan diterima dan selanjutnya dikembangkan bagi kemajuan teknologi dan peradaban manusia.

Buku yang terkesan provokatif ini juga meletakkan asumsi resisten yang diharapkan tidak hanya terjebak dalam gerakan protes berupa radikalisasi massa dengan orientasi ekologi dangkal (NIMBY = Not In My Back Yard), namun juga perlu mengembangkan alternatif gerakan Anti-PLTN-Fissi yang mempunyai paradigma pembangunan masyarakat teknologi yang demokratis.

Buku ini telah dibedah di STF Driyakara-Jakarta, Unika Soegijopranoto Semarang, UGM Yogyakarta.

Selamat Membaca.

(Wawan H. Suyatmiko – Penulis).

Tulisan ini saya buat sebagai catatan perjalanan saya bersama kawan-kawan dari komunitas GETON (Gerakan Tolak Nuklir) : Mas Eko, Mas Nick, Mas Yogi, Mas Reno dan Mas Febri. Tulisan ini dipisahkan dalam dua sesi berbeda, yakni sesi pertama kunjungan ke Balong-Jepara, sebagai daerah tapak PLTN dan sesi kedua saat bedah buku tentang Anti PLTN-Fissi di Unika Soepra, Semarang.

***

“Wan, cepetan ! Udah ditunggu ma temen-temen, nih !”, Begitulah nada keras seorang kawan terdengar dari telepon genggam saya. Pagi itu memang saya dan beberapa kawan dari komunitas GETON merencanakan untuk mengadakan “piknik” ke Balong-Jepara, yang konon katanya merupakan satu titik dari sebelas titik rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Hari itu minggu (6-4-2008), sengaja dipilih karena memang sudah janjian dengan Mas Sumedhi, tokoh pemuda desa Balong yang dikenal “vokal” didaerahnya. Tujuan saya dan beberapa kawan ke Balong tidak lain adalah karena menepati janji untuk mengadakan diskusi tentang energi alternatif Biogas, yang saat ini menjadi primadona energi alternatif di Indonesia.

Perjalanan ke Balong selama kurang-lebih 4 jam via Semarang ini tertebus sudah ketika sudah sampai di mulut desa yang ternyata ditengah hutan karet. Yang mengherankan bagi saya adalah ternyata selama ini orang Jakarta bercerita lain. Orang Jakarta bilang, desa Balong adalah desa yang tandus nan tak berpenduduk, padahal ketika saya kesana tidak kurang ada seribu lebih gundhul yang menghuni desa tersebut.

“Lhah, orang Jakarta ki piye to ??” (Lhah, orang Jakarta itu bagaimana ?), tanya saya kepada salah satu aktivis mahasiswa dari FORSMAD Jogja, yang kebetulan saat itu sedang live-in guna mengadvokasi masyarakat Balong.

“Lha itu. Memang selama ini Jakarta selalu membuat berita seolah-olah Balong ini kawasan nan tandus dan tak berpenghuni. Bahkan Sonny Keraf dan Alvin Lie yang pernah datang ke sini dilewatkan jalan tengah hutan yang memang tak ada penduduknya dan memang tandus. Jadi lewat jalan lain dan bukan jalan utama !”, tegas seorang kawan aktivis tersebut.

“Walah, ini namanya pembohongan.”, pikir saya.

Diskusi dengan kawan yang kebanyakan dari mahasiswa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta tersebut memang banyak diisi dengan candaan dan gelak tawa, selayaknya kawan lama yang sudah akrab saja. Dari guyonan tersebut sempat terlontar juga bahwa selama ini masyarakat Balong menjadi antipati dengan Pemerintah terutama jika mendengar kata BATAN, warga langsung memuntahkan sumpah serapah layaknya metaliur dari bibir meriam (hiperbolik memang, karena bahasa yang mereka gunakan tidak lazim oleh telinga saya).

Setelah berdiskusi dengan aktivis mahasiswa, saya dan beberapa kawan menuju rumah mas Sumedhi yang kira-kira berjarak tiga ratus meter dari posko mahasiswa.

Di rumah mas Sumedhi agenda utama untuk berdiskusi tentang energi alternatif biogas dimulai dengan memutar film tentang tata cara pembuatannya.

“Mas, itu bahannya dari telek ya (kotoran-pen), selain telek sapi bisa ndak ?”, tanya mas Sumedhi.

“Bisa mas, seperti dari inthil wedhus (kotoran kambing-pen) dan limbah tahu juga bisa. Namun saat ini kotoran sapi masih yang sering digunakan, selain karena gampang juga melimpah untuk ukuran di desa-desa.”, jawab Mas Eko.

“Terus mas, bisa ngga’ biogas ini dikemas biar nantinya bisa dijual seperti gas elpiji itu.”, tanya seorang peserta diskusi.

“Biasanya biogas ini digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan energi pengganti minyak tanah dan kayu bakar untuk masyarakat itu sendiri. Artinya untuk kemandirian energi dan bukan untuk dijual, Mas.” Jawab mas Nick dari Percik.

Saya sempat berpikir, aneh koq bisa mereka ditengah hutan seperti ini berpikirnya sangat ekonomis (maksud saya berpikir dagang), artinya sangat berpikir keuntungan belaka. Usut punya usut ternyata mereka (warga Balong-pen) berpikir rencana menjual gasbio yang dihasilkan untuk kepentingan pendapatan kas guna mendukung perjuangan mereka melawan PLTN.

“Waduh Pak, sepertinya teknologi pengemasan gasbio ini sangat tidak lumrah, karena gasbio ini untuk menggantikan energi lain seperti yang dikatakan oleh mas Eko dan mas Nick. Tetapi jika untuk perjuangan anda melawan PLTN maka bisa juga kan uang yang anda gunakan untuk membeli minyak tanah yang saat ini harganya sangat mahal diganti dengan gasbio ini dan setengah dari uang untuk membeli minyak tanah bisa untuk kas perjuangan. Jadi bisa dapat dua keuntungan, yakni pertama adalah pemenuhan energi rumah tangga dan kedua adalah bisa mengirit pengeluaran yang sukur-sukur setengahnya untuk kas pejuangan PMB (Persatuan Masyarakat Balong).”, tukas saya.

“Tapi jika memang ingin mendapatkan pemasukan dari hasil bertani, kami juga bisa membantu dengan mengadakan pelatihan tentang pertanian organik.”, terus mas Nick.

Tawaran dari Mas Nick ini direspon positif oleh warga yang datang pada diskusi kecil tersebut.

Selain berdiskusi, saya berkesempatan berkunjung ke tapak calon pembangunan PLTN di desa Balong. Tapak yang berjarak kurang lebih lima ratus meter dari rumah mas Sumedhi, saat ini sudah disegel oleh rakyat dalam bentuk pengecoran didepan pintu masuk kantor BATAN dan ditulis besar-besar “PLTN DITOLAK”.

Saya sempat bertemu dengan seorang yang kebetulan sedang mencari rumput disekitar areal tapak tersebut.

“No, kuwi sopo?” (No, itu siapa?-pen), tanya bapak pencari rumput pada “guide” kami, Pak No namanya.

“Kuwi konco-konco soko Salatiga sing bar seko nggone mas Sumedhi nge’ki penyuluhan tentang biogas karo pertanian organik.”, (Ini kawan-kawan dari Salatiga yang baru saja dari Mas Sumedhi memberi penyuluhan tentang Biogas dan pertanian organik.-pen), jawab si “guide”.

Saya sempat tertawa kecil saat mendengar kata penyuluhan.

“Oh tak pikir wong seko Jakarta.” (Saya pikir orang dari Jakarta-pen), jawabnya.

Saya sempat bertanya, “Kalo dari Jakarta memangnya kenapa?”.

“Biasanya kalo orang Jakarta datang kesini selalu diam-diam dan kebanyakan itu orang BATAN.”, jawab “guide”.

“Wah, nek wong BATAM (maksudnya BATAN-pen) bisa saya bajak mobilnya!”, jawab bapak pencari rumput dengan bernada agak marah.

Lalu mas Nick menimpali, “Dibajak bagaimana?”.

“Ya bisa saya bacok!”, tegasnya lagi.

Waduh, saya jadi berkesimpulan bahwa sebegitu bencinya masyarakat Balong dengan BATAN. Selintas saya melihat papan nama BATAN juga dicat putih dan sudah tidak bisa dibaca lagi. Saya sempat terpikir apakah itu tandanya BATAN sudah menyerah di tempat ini. Memang dalam pandangan saya dan cerita dari masyarakat setempat, bahwa mereka tidak pernah diajak berdiskusi oleh BATAN dan Pemerintah dengan kelanjutan kasus pembangunan PLTN di desanya. Terlebih saat ini di daerah Pati, Rembang, Jepara dan Kudus sudah beredar buku kecil dari BATAN yang bekerjasama dengan Depdiknas menerbitkan buku saku tentang PLTN dan seluk-beluknya. Ketika saya menanyakan kepada mereka, ternyata buku tersebut belum mereka dapatkan.

“Lhah memang BATAN itu sinis sama warga Balong!”, tukas seorang warga.

Menurut keterangan di media cetak, buku ajar tersebut diterbitkan oleh BATAN guna menjadi sarana pembelajaran bagi siswa SD sampai dengan SMU serta masyarakat awam di sekitar Muria. Masih dalam media cetak tersebut juga dinukilkan bahwa seorang guru di Kudus menyatakan bahwa buku setebal kira-kira 25 halaman tersebut berisikan kampanye mendukung pembangunan PLTN dan tidak sedikitpun membahas tentang bahaya dan dampak dari PLTN.

Payah sekali BATAN itu, udah ga pernah minta ijin warga setempat eh malah sekarang masyarakat Balong di-anak-tiri-kan.

***

Senin (7/4/2008 ) saya bersama Mas Eko dari komunitas GETON mengikuti acara bedah buku tentang anti PLTN-fissi di Unika Soepra Semarang. Judul bukunya menyeramkan yaitu “Melawan Iblis Mephistopheles : Bunga Rampai Kajian Kritis Anti PLTN Fissi”. Bedah buku tersebut diadakan oleh LSM Percik, LISTHIA, dan MAREM. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para cendekia dan aktivis anti PLTN fissi seperti, Liek Wilardjo, Budi Widianarko, Iwan Kurniawan, Frans Magniz, Karlina Supelli, dll. Sedangkan pembahasnya pada acara tersebut adalah Benny dari PMPL Unika Soepra, Johny Simanjutak dari Komnas HAM dan Sudharto dari UNDIP.

Bedah buku yang dimoderatori oleh Dr. Yuliman dari Udinus ini pertama-tama memaparkan argumen dari Johny Simanjutak. Beliau memang tidak asing bagi “penikmat” anti nuklir di Indonesia, sebab pada dekade 90-an beliau menjadi Presiden MANI, yakni Masyarakat Anti Nuklir Indonesia, yang juga menentang keberadaan wacana pembangunan PLTN di Indonesia. Namun sayang beliau tidak bisa berlama-lama karena maklum orang sibuk.

Sedangkan pada giliran kedua adalah Prof. Sudharto dari MPL Undip. Beliau memaparkan tentang permasalahan beban lingkungan yang akan ditanggung oleh pembangunan PLTN, sebab sampai detik ini limbah dari uranium dan plutonium belum bisa terkelola dengan sempurna. Yang membuat saya terkesan dengan beliau adalah bahwa beliau merupakan guru besar Undip yang menolak pembangunan PLTN karena pertimbangan lingkungan sesuai bidang yang beliau geluti. Sementara kawan sejawat beliau di Undip kebanyakan mendukung wacana PLTN ini. Saya jadi teringat pepatah klasik : Memang susah mencari jarum di antara tumpukan jerami.

“Tapi jalan terus Pak Darto, kami mendukungmu !”, dukung saya dalam hati.

Giliran berikutnya adalah Mas Benny yang membedah dari sisi kajian hukum. Dalam paparannya mas Benny mengatakan agak kerepotan jika harus membedah seluruh isi buku sebab tidak semua kajian dalam buku ini sesuai bidang yang ia geluti. Malahan dalam keterangannya Mas Benny menyatakan dirinya ingin menggenapi kajian PLTN ini dari sisi Hukum.

Menurut mas Benny selama ini Pemerintah selalu menggunakan argumen bahwa Indonesia krisis energi jadi Pemerintah ngotot membangun PLTN. Padahal menurut beliau dalam Rancangan KEN, suplai listrik dari PLTN yang akan dibangun hanya akan menyumbangkan 2% dari total kebutuhan energi Nasional.

“Lha mbok yo, dipertimbangkan lagi. Mengejar dua persen tapi resikonya itu lho, ngga’ sebanding.”, tandas Mas Benny.

Dalam diskusi bedah buku ini juga dihadiri oleh penulis dan editornya. Dari penulis ada Pak Liek Wilardjo, Pak Budi Widianarko, Pak Hadiyono dan Pak Lilo Sunaryo sedangkan editornya yakni Mas Nick juga turut hadir.

Yang menarik bagi saya adalah ketika Mas Handoko dari Petani Batang melontarkan pertanyaan cum kritikan kepada para penulis buku ini.

”Sudah seharusnya para cendekia ini turun gunung untuk berjuang bersama masyarakat menolak PLTN, jadi jangan hanya membuat Puslit-Puslit saja. Di sekitar kita, terutama di lembaga pendidikan, sudah berapa banyak Puslit yang didirikan, namun tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan perbaikan kondisi ekososial di masyarakat.”

Mas Benny malah menimpali,”Itu yang saya bilang bahwa buku ini sebenarnya bukunya orang kayangan, atau negeri di atas awan. Yang artinya, bukunya orang-orang pinter semua, coba dilihat dari judulnya, saya saja perlu mengeja kata ”Mephistopheles” dulu biar ga kepleset. Kenapa gak sundel bolong atau suster ngesot saja tho?”, ujar mas Benny ini disambut gelak tawa oleh peserta diskusi.

Diskusi diakhiri tetap pukul 12.00 siang, walaupun mulainya sempat molor satu satu jam. Tapi yah ndak pa pa lah yang penting saya dapat wawasan dan pengetahuan baru.

Suwun.

Ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko.

Baru-baru ini di jagad perfilman Indonesia setelah diramaikan oleh ajang IMA (Indonesian Movie Award) ternyata juga dikejutkan dengan booming film Ayat-Ayat Cinta (AAC) besutan sutradara muda Hanung Bramantyo. Film yang diangkat dari novel karya Habiburrahman El Shirazi ini menceriterakan tentang lika-liku lajang muslim yang hendak berpoligami, yang notabene poligami itu sendiri sampai detik ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan muslim itu sendiri. Namun saya tak hendak menceriterakan film ini.

Selang beberapa saat setelah booming film AAC, ternyata kali ini publik Indonesia dan dunia dikejutkan oleh beredarnya film “Fitna” besutan Geert Wilder. Film “Fitna” merupakan film dokumenter pendek, yang berdurasi 17 menit, yang menceritakan tentang korelasi Islam dan Alqur’an dengan beberapa kejadian terorisme yang mewabah di dunia belakangan ini.

Geert Wilder adalah seorang politisi ekstrim kanan di Parlemen Belanda. Sepak terjang pria narsis satu ini memang sering membuat gerah politisi lain bahkan warga Negara Belanda di negaranya sendiri. Pria konyol ini juga pernah membuat statement di media Belanda bahwa beliau dan beberapa kolega di partainya menentang kebijakan tentang imigrasi bagi pendatang asing di negeri Belanda. Kembali ke inti filmnya, film pendek ini disinyalir sengaja disebarluaskan di media internet guna menyalurkan hasrat Wilder akan kebenciannya pada umat Muslim. Wilder pernah menawarkan film ini untuk ditayangkan di beberapa media televisi di Belanda, namun media televisi di Belanda tidak mau kecolongan akan aksi ambisius Wilder. Film ini diawali dengan gambar kontroversial karikatur Nabi Muhammad SAW. Dari prolog film ini saja publik (Muslim khususnya) sudah bisa menilai bahwa muatan film ini melecehkan umat muslim dan dunia Islam. Bahkan Ban Ki Mon (Sekjen PBB) menangkap adanya kepentingan Wilder untuk menciptakan kekeruhan perdamaian dunia di kalangan manusia.

Lalu bagaimana dengan tanggapan publik di Indonesia? Presiden SBY yang beberapa hari sebelumnya sempat menitikkan air mata saat menonton film AAC kini berang dengan beredarnya film “Fitna” bahkan beliau mencekal Wilder masuk ke Indonesia. Sedangkan tanggapan dari publik muslim beragam, yakni mulai dari sekedar menggelar aksi unjuk rasa sampai dengan melakukan kampanye boikot produk Belanda. Dien Syamsudin, Ketum Muhammadiyah menyatakan bahwa umat Islam berhak marah kepada Wilder dan film “Fitna”, namun beliau mengajak kepada seluruh umat muslim untuk tetap santun dalam menanggapi film konyol tersebut. Bahkan Azyumardi Azra menambahkan, jika umat muslim dalam berdemo menentang peredaran film tersebut diwarnai dengan aksi yang brutal maka ini berarti provokasi Wilder berhasil, maka tujuan Wilder-pun tercapai serta dia akan puas. Namun wanti-wanti ini agaknya tidak diperhatikan oleh beberapa aktivis mahasiswa HMI di Medan yang dalam aksinya mereka melakukan perusakan gerbang Konsulat Belanda bahkan membakar bendera Belanda, yang dalam hukum internasional berarti juga telah melanggar kedaulatan bangsa dan negara lain. Lha ini bisa berabe nantinya. Karena pasca publik ramai-ramai mengutuk film ini, secara sigap Dubes Belanda untuk Indonesia Mr. Nikolaos van Dam langsung mengklarifikasi bahwa apa yang diperbuat Wilder bukanlah mewakili rakyat kerajaan Belanda, namun hanya kekonyolan pribadi Wilder. Bahkan kabarnya saat ini aparat penegak hukum di negeri kincir angin tersebut memeriksa Wilder guna mencari tahu kepentingan Wilder dalam membuat dan menyebarluaskan film konyol tersebut.

Tanggapan dan protes keras juga berdatangan dari kalangan non muslim. PGI dan KWI menyatakan dengan keras mengutuk film tersebut. Franz Magniz Suseno dalam kesempatan di acara diskusi yang diadakan oleh SCTV menyatakan bahwa hendaknya film ini jangan dijadikan sebagai alat provokasi untuk memecah belah perdamaian antar umat beragama dan bahkan seluruh umat beragama, bukan hanya muslim saja, yang mengutuk film ini, dikarenakan film ini tidak mendidik.

Sebagaimana karikatur Nabi Muhammad demikian juga film “Fitna” merupakan hasil kreatifitas personal yang sangat sarkas, konyol dan provokatif. Hati-Hati bagi anda yang ingin melihatnya.

Memang “Fitna” lebih kejam daripada pembunuhan. Huh !!.

(Ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko).

]]> http://batjatoelis.wordpress.com/2008/04/03/opini-%e2%80%9cfitna%e2%80%9d-lebih-kejam-daripada-%e2%80%9cayat-ayat-cinta%e2%80%9d/feed/ 7 lawankata http://batjatoelis.wordpress.com/2008/03/26/opini-kampanye-hari-air-sedunia/ http://batjatoelis.wordpress.com/2008/03/26/opini-kampanye-hari-air-sedunia/#comments Wed, 26 Mar 2008 14:48:10 +0000 lawankata http://batjatoelis.wordpress.com/?p=23 ]]>

“Untuk Air Yang Senantiasa Kita Butuhkan Dan Senantiasa Pula Kita Abaikan”

“Air Untuk Semua !!”

Tulisan dimaksudkan sebagai kampanye sumbangsih pada hari air sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret.

PRIVATISASI AIR : MEKANISME BURUK PENGELOLAAN SDA DI ALAM DEMOKRASI

Air Sebagai Hak Asasi Manusia
Air adalah hak asasi manusia. Hak ini tertulis secara implisit dalam Kovenan Internasional mengenai ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), terutama pada pasal 11 tentang hak atau standar kehidupan yang layak, disatu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya, disisi lain. Konvenan ini mengakui bahwa sumberdaya alam yang terbatas dan merupakan barang publik (public goods) yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan, karenanya hak atas air mutlak diperlukan agar manusia dapat hidup secara bermartabat yang dijelaskan dalam General Comment #15 (2002).

Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terutama bab XI pasal 82 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air. Air adalah barang sosial artinya rakyat bukan sekedar berkedudukan sebagi konsumen, melainkan lebih sebagai pemilik hak. Hal ini juga diatur dalam hak konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak didengarkan aspirasi dan tuntutannya oleh pihak berwenang. Artinya, air tetap merupakan sumberdaya dengan kepemilikan komunal dan bukan alat untuk mengejar keuntungan semata (profit oriented).

Peran PDAM Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Saat ini PDAM dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai perusahaan daerah milik Pemda. Fungsi PDAM adalah memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Sedangkan aktifitasnya, yaitu: mengumpulkan, mengolah, menjernihkan dan kemudian mendistribusikan ke pelanggan.

Kuantitas dan kualitas air tanah (ground water) di kota-kota besar makin merosot. Dengan demikian penyediaan air bersih PDAM di kota-kota besar bergantung kepada air permukaan (surface water). Sedangkan bahan baku air minum PDAM yang ada di Indonesia selain dari sungai (201 sungai), berasal dari sumur air artesis (91 artesis), mata air (248 mata air), dan sumber air lainnya.

Berbagai kasus bermunculan di berbagai sumber mata air di Indonesia. Konflik yang sering muncul adalah kota atau kabupaten yang tidak mempunyai mata air dan harus mengambil mata air dari daerah yang berbeda secara administratif. Prioritas lokal dan sempitnya pemahaman mengenai otonomi daerah seringkali menjadi pembenar dalam konflik ini. Sedangkan pengambilan air dari air sungai atau waduk yang tercemar untuk bahan baku air minum akan meningkatkan biaya layanan air bersih perkotaan. Air menjadi mahal, tidak merata aksesnya dan pelayanan publik atas jasa layanan ini menjadi protes publik sehari-hari.

Tidak semua PDAM memiliki sumber air yang cukup besar. Oleh sebab itu PDAM juga melakukan pengolahan air terlebih dahulu sebelum diberikan ke pelanggannya. Untuk mengelola bahan baku air yang tercemar, tentu dibutuhkan teknologi dan biaya yang lebih mahal. Akibatnya, kualitas air minum yang diproduksi oleh perusahaan air minum juga rendah. Masyarakat sering mengeluh air yang disalurkan PDAM sering macet, keruh, dan masih bau kaporit. Masyarakat di beberapa wilayah akhirnya hanya menggunakan air PDAM untuk mandi, sedangkan untuk minum mereka terpaksa mengeluarkan uang ekstra untuk membeli Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang harganya lebih mahal dari bensin

Permasalahan Umum PDAM
Jumlah PDAM di Indonesia, menurut data PERPAMSI (Perkumpulan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) saat ini ada 307 perusahaan (termasuk lima perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak swasta asing). Dari jumlah tersebut, terdapa t: 82% dari total jumlah PDAM yang memiliki keuntungan negatif atau rugi; 22% memiliki modal (equity) positif; 44% pendapatannya lebih kecil dari biaya operasi dan pemeliharannya (O&M); dan hanya 10% PDAM yang memiliki kondisi keuangan yang sehat; 119 PDAM memiliki hutang luar negeri dan 146 PDAM punya hutang dalam negeri. Setelah terjadi krisis 1997, PDAM Indonesia banyak yang hampir bangkrut. Padahal, sekitar 41% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah pekotaan dan sangat bergantung pada penyediaan air bersih oleh PDAM. Dari jumlah itu hanya 51,7% atau 20% dari total populasi yang mendapatkan pelayanan dari PDAM.

Penilaian terhadap kinerja PDAM seperti di atas, adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM. Dalam Kepmen tersebut ada tiga aspek yang dipergunakan unutk menilai kinerja PDAM, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek keuangan-lah yang dianggap paling penting sebab bobot penilaiannya paling besar. Sehingga, manajemen PDAM akan lebih mementingkan kinerja keuangannya dibandingkan kinerja operasional dan administrasi. Padahal, aspek operasional mencakup masalah-masalah penting seperti pelayanan, kualitas air distribusi, kontinuitas pasokan air pada pelanggan, tingkat kehilangan air, dan lain-lain. (Hadipuro, Wijanto, 2003. PDAM: Antara Fakta dan Harapan. Artikel untuk Lokakarya Bedah Hasil Panja Komisi IV DPR mengenai RUU-SDA, 13 Oktober 2003).

Pengelolaan PDAM di Indonesia kurang memuaskan bagi rakyat sebagai konsumen. Dalam hal ini PERPAMSI mengakui bahwa memang nyaris seluruh PDAM di Indonesia “tidak sehat”. Berbagai kalangan menyatakan bahwa kebangkrutan PDAM terjadi karena campur tangan Pemda & DPRD terlalu besar dalam pengambilan kebijakan serta kesulitan dana dan biaya operasional yang tinggi ternyata amat berpengaruh terhadap PDAM sebagai pengelola air minum. Selain masalah dana, PDAM juga dibelit dengan masalah efisiensi sehingga belum dapat melayani masyarakat dengan optimal.

Program Bank Dunia untuk PDAM : Benih Privatisasi
Pada tanggal 29 April 2004 Pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana baru dari World Bank (WB) dalam program yang disebut “Urban Water and Sanitation Improvement and Expansion Project”. Besar pinjamannya adalah USD 127 juta, dimana 90% untuk proyek pengadaan air (water supply) dan 10% untuk proyek sanitasi. Intinya sebagai program penyehatan PDAM-PDAM di seluruh Indonesia.

Sasaran utama proyek ini adalah untuk meningkatkan persediaan air dan sanitasi dengan memperkuat PDAM untuk bisa menopang dan efisien mengelola operasional keuangan, dan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi menggunakan pendekatan pilot-testing SANIMAS untuk melayani area masyarakat yang lebih besar pada komunitas pusat perkotaan.

Proyek ini meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
(i) Komponen air untuk membiayai investasi dan bantuan teknis yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, mutu dan mengembangkan pemenuhan air dari delapan PDAM;
(ii) Komponen sanitasi untuk membiayai investasi dan bantuan teknis untuk persiapan perencanaan strategi pembangunan sanitasi untuk delapan kota besar dan pelaksanaan sekitar 50 sistem sanitasi yang berbasis masyarakat; dan
(iii) Komponen bantuan teknis untuk mendukung proyek yang mengkoordinir unit, implementasi dan disain dari suatu program untuk membagikan informasi tentang proyek, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan penguasaan dan manajemen (menyangkut) PDAM.

Swasta Hanya Cari Untung Belaka
Kasus masuknya perusahaan asing atau MNC/TNC (misalnya: Aqua-Danone Perancis, Vivendi, Suez-Lyonase, Biwater International, RWE Group, Anglian Water, Enron/Asurix) dalam pengelolaan PDAM di Jakarta, Riau, Batam, Sidoarjo, dan menyusul PDAM di kota –kota lainnya banyak dirujuk untuk menunjukan bahwa pelibatan swasta dalam sumberdaya air tidak menunjukan perbaikan mutu dan pelayanan, akan tetapi malah kenaikan tarif yang ujung-ujungnya sangat membebani konsumen. Sampai tahun 2002 tercatat 350 unit perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan 776 unit depot air minum. Hal ini menambah kekhawatiran dominasinya raksasa perusahaan air dunia akan menghisap air dari sumber sumber mata air di Indonesia, karena bisnis air memang sangat menggiurkan.

Peran pengelolaan air tidak dapat diberikan pada swasta yang menaruh keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first). Privatisasi akan membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal. Karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung semata pada pemakai dalam bentuk tarif. Privatisasi di berbagai negara juga menunjukkan fenomena monopoli baru dan harga yang meningkat beberapa kali lipat. Dalam hal penyediaan air bersih, swasta akan memilih untuk melayani daerah-daerah yang menguntungkan. Daerah-daerah di luar pulau Jawa yang terpencil, yang membutuhkan biaya pembangunan jaringan air yang besar-tentunya bukan prioritas kecuali dengan tarif tinggi. Kawasan Timur Indonesia yang tertinggal dan termasuk sulit air tentunya akan semakin jauh tertinggal.

Pengalaman privatisasi air di sejumlah negara juga tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan efisiensi. Penyediaan air minum di wilayah Jakarta jauh lebih buruk setelah diprivatisasi kepada PT. Lyonaise dan PT. Thames Jaya. Ini bertolak belakang dengan asumsi Bank Dunia dan IMF. Privatisasi ternyata bukanlah jawaban atas kinerja yang buruk dari manajemen pemerintah. Pelibatan perusahaan swasta dalam pengelolaan air terjadi seiring dengan perubahan pandangan yang menganggap air bukan lagi barang publik. Namun, air dianggap sebagai barang ekonomi (baca: privat) yang harus dikelola dengan kaidah-kaidah ekonomi agar bisa tercapai efisiensi.

Korupsi Merupakan Penyakit Akut Dalam Manajemen PDAM
Korupsi adalah faktor utama ambruknya manajemen pengelolaan air. Korupsi juga merupakan ciri sistematis dalam proses privatisasi, dalam bidang air maupun bidang lainnya. Misalnya, alasan terjadinya korupsi sudah diringkaskan dalam salah satu paper Bank Dunia: “…proses privatisasi sendiri dapat menciptakan insentif yang korup. Sebuah perusahaan bisa saja membayar untuk diikutkan dalam daftar peserta tender yang lolos kualifikasi atau untuk membatasi jumlah peserta tender. Perusahaan bisa saja membayar untuk memperoleh penilaian yang rendah atas properti publik agar dapat disewakan atau dijual, atau agar diperlakukan khusus dalam proses seleksi Perusahaan yang membayar bisa berharap tidak hanya untuk memenangkan kontrak atau lelang privatisasi, tetapi juga untuk memperoleh subisidi yang tidak efisien, keuntungan monopoli, dan kelonggaran regulasi di masa depan”. (Susan Rose-Ackerman, 1996).

Kasus yang terjadi di Bogor merupakan salah satu dari –mungkin- sekian banyak kasus korupsi lainnya di berbagai PDAM di Indonesia. Kasus yang paling jelas adalah keterlibatan Keluarga Cendana pada proyek PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Thames PAM Jaya (TPJ). Dimana sampai sekarang kedua perusahaan tersebut masih merugi dan yang terkena dampaknya adalah masyarakat Jakarta. Karena untuk menutupi utang kedua perusahaan tersebut, PAM Jaya harus patuh kepada aturan main dalam perjanjian kontrak, yaitu memenuhi target water charge dan water tariff yang di bebankan kepada iuran air.

Air Itu Hak Warga Negara Dan Pemerintah Wajib Memenuhi
Sesuai dengan UU No. 7/2004 maka sudah selayaknya negara dalam hal ini Pemerintah memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap rakyat dalam memperoleh haknya, yakni ketersediaan sumberdaya air yang sehat, bersih dan produktif. Ditambah lagi dengan penguatan aturan melalui UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, segala bentuk intervensi asing (Bank Dunia, IMF, dan negara-negara Kapitalis besar) baik melalui pinjaman atau hutang maupun dalam bentuk hibah proyek, pasti mengandung unsur untuk menguasai basis publik, maka dari itu sudah selayaknya untuk ditolak. Air bukanlah komoditas ekonomi atau bahkan komoditas politik tapi lebih merupakan komoditas publik. Air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan; bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (aqua vitae, life water). Tulisan disarikan dari berbagai sumber.

Ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko

a.k.a lawankata

Tulisan ini juga diposting di : http://www.infogue.com/lingkungan/privatisasi_air_mekanisme_buruk_pengelolaan_sda_di_alam_demokrasi/

]]> http://batjatoelis.wordpress.com/2008/03/26/opini-kampanye-hari-air-sedunia/feed/ 0 lawankata http://batjatoelis.wordpress.com/2008/03/26/artikel-biogas/ http://batjatoelis.wordpress.com/2008/03/26/artikel-biogas/#comments Wed, 26 Mar 2008 14:34:47 +0000 lawankata http://batjatoelis.wordpress.com/?p=22 ]]>

BIOGAS: SAMPAH YANG NAIK KELAS

Oleh WAWAN H. SUYATMIKO

Biogas adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara). Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik (padat dan cair) homogen seperti kotoran dan urin (air kencing) hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas. Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan, antara lain tahu, tempe, ikan pindang atau brem, bisa menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal dari bahan organik yang homogen.

Bahan organik dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kedap udara (disebut digester) sehingga bakteri anaerob akan membusukkan bahan organik tersebut dan kemudian menghasilkan gas (disebut biogas). Biogas yang telah terkumpul di dalam digester selanjutnya dialirkan melalui pipa penyalur gas menuju tabung penyimpan gas atau langsung ke lokasi penggunaannya.
Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas adalah sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, batubara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil.

Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbondioksida (CO₂) yang ikut memberikan kontribusi bagi efek rumah kaca (green house effect) yang bermuara pada pemanasan global (global warming). Biogas memberikan perlawanan terhadap efek rumah kaca melalui tiga cara: Pertama, biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk penerangan, kelistrikan, memasak dan pemanasan. Kedua, metana (CH₄) yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO₂. Pembakaran CH₄ pada biogas mengubahnya menjadi CO₂ sehingga mengurangi jumlah CH₄ di udara. Ketiga, dengan lestarinya hutan, maka CO₂ yang ada di udara akan diserap oleh hutan yang menghasilkan oksigen yang melawan efek rumah kaca.

Tulisan ini juga di posting di geton.nedw.org dan juga di www.infogue.com

MASIH PERLUKAH MEMBANGUN PLTN DI INDONESIA?

Oleh WAWAN H. SUYATMIKO

Tulisan ini berawal dari beberapa kali ikut diskusi tentang nuklir dan PLTN dengan kawan-kawan dari sebuah komunitas yang menamakan diri mereka Gerakan Tolak Nuklir atawa GETON. Dari rangkaian diskusi dan ditambahi dengan mencoba mencari beberapa sumber, termasuk ikutan seminar yang dihadiri oleh (konon katanya) begawan nuklir Indonesia, yakni Liek Wilardjo, maka lahirlah tulisan yang masih kurang di sana-sini. Awalnya tulisan ini mau dijadikan sebagai terbitan atau media kampanye GETON edisi perdana, namun karena terbatasnya waktu dan budget maka akhirnya tulisan ini keluar dalam bentuk yang lain di media maya ini. Judul asli dari tulisan ini adalah “PLTN = Pembangkit Listrik Tenaga Nasionalisme?.” Judul ini dipilih bukan tanpa alasan, sebab seringkali stigma yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang mendukung pembangunan di Indonesia adalah berjiwa nasionalis, sedangkan yang tidak mendukung maka stigmanya sangat buruk: tidak memiliki jiwa nasionalis. Bahkan dalam pembangunan PLTN di Indonesia bagi yang berada di garis penolakan terhadap pembangunan PLTN ini bisa dicap sebagai orang-orang tak-nasionalis. Namun dari tulisan yang coba dipaparkan di bawah ini kiranya akan menjawab tentang semangat nasionalisme dari sisi yang berbeda, khususnya berkenaan dengan isu nasionalisme dan pembangunan reaktor nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria.

Sekilas Tentang Realita Nuklir
Realitas industri nuklir saat ini tidak berbeda keadaannya dengan fenomena reaktor nuklir pada abad ke-20, dimana efek bahaya adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Dari waktu ke waktu kembali industri nuklir menunjukkan bahwa ”keamanan” dan ”energi nuklir” adalah dua terminologi yang tidak dapat disatukan. Kecelakaan dapat terjadi di reaktor manapun, yang dapat menimbulkan terjadinya pelepasan radiasi yang mematikan dalam jumlah besar ke lingkungan. Bahkan dalam operasi normal materi radioaktif secara terus menerus dibuang ke tanah, udara, dan air. Kecelakaan-kecelakaan di dalam industri nuklir telah terjadi jauh sebelum bencana Chernobyl di tahun 1986. Dua puluh tahun kemudian, industri nuklir diwarnai dengan berbagai kecerobohan, insiden, dan kecelakaan.

Reaktor-reaktor nuklir tua merupakan penyakit endemis yang menyebar di seluruh dunia, terutama akibat dampak operasi jangka panjang dan komponen-komponennya yang berukuran besar. Pada saat yang sama, operator nuklir pun secara terus menerus berusaha untuk menurunkan biaya dikarenakan tingkat persaingan yang ketat di pasar listrik dan demi untuk memenuhi harapan pemegang saham.

Apa Itu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir?
PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang merupakan kumpulan mesin untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan tenaga nuklir dengan berbagai reaksi fisi sebagai tenaga awalnya. Prinsip kerjanya seperti uap panas yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin yang disebut turbin.

Secara ringkas dan sederhana, rancangan PLTN terdiri dari air mendidih. Boiled water reactor bisa mewakili PLTN pada umumnya, yakni setelah ada reaksi nuklir fisi secara bertubi-tubi di dalam reaktor, maka timbul panas atau tenaga, lalu dialirkanlah air di dalamnya. Kemudian uap panas masuk ke turbin dan turbin berputar pada porosnya. Turbin ini dihubungkan dengan generator sehingga dihasilkanlah sebuah energi baru yakni energi listrik.

Sejarah PLTN di Indonesia
Proses rencana pembangunan PLTN di Indonesia cukup panjang. Tahun 1972, telah dimulai pembahasan awal dengan membentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN. Komisi ini kemudian melakukan pemilihan lokasi dan tahun 1975 terpilih empat belas lokasi potensial, lima di antaranya terletak di Jawa Tengah. Lokasi tersebut diteliti BATAN bekerjasama dengan NIRA dari Italia. Dari keempat belas lokasi tersebut, sebelas lokasi di Pantai Utara dan tiga lokasi di Pantai Selatan.

Pada Desember 1989, Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) memutuskan agar BATAN melaksanakan studi kelayakan dan terpilihlah NewJec (New Japan Engineneering Consultan) untuk melaksanakan studi tapak dan studi kelayakan selama 4,5 tahun, terhitung sejak Desember 1991 sampai pertengahan 1996.

Pada 30 Desember 1993, NewJec menyerahkan dokumen Feasibility Study Report dan Prelimintary Site Data Report ke BATAN. Rekomendasi NewJec adalah untuk bidang studi nontapak, secara ekonomis, PLTN kompetitif dan dapat dioperasikan pada jaringan listrik Jawa-Bali di awal tahun 2000-an. Tipe PLTN direkomendasikan berskala menengah, dengan calon tapak di Ujung Lemahabang, Grenggengan, dan Ujungwatu.

Aspek Regulasi dalam Pembangunan PLTN di Indonesia Lemah
Upaya pengembangan energi nuklir ini ternyata juga menggandeng keterlibatan beberapa negara antara lain Australia. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan (MoU) antara Indonesia dan Australia melalui Program Pengembangan Nuklir untuk Tujuan Damai yang akan menjadi bagian dari perjanjian yang disebut Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia yang akan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda. Proses pengambilan keputusan rencana PLTN di Indonesia faktanya mengabaikan partisipasi masyarakat sebab klausul tentang partisipasi mayarakat dalam menentukan sebuah kebijakan termasuk ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran, sehingga kontradiktif dengan proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Tanpa melibatkan masyarakat sebagai subyek terdampak adalah suatu bentuk kontraproduktif dari sebuah kebijakan.

Selain itu dalam Perpres No. 7/2005 menetapkan energi baru dan terbarukan sumbangannya harus minimal 5% dari kebutuhan energi nasional pada 2025. Dengan strategi optimalisasi pengelolaan energi, BATAN menargetkan pada 2035 kontribusi energi dari nonfosil tersebut bisa mencapai 15%. Energi baru dan terbarukan di antaranya micro hydro, surya, angin, biomassa, biofuel, fuelcell, dan nuklir. Dari 5% yang ditargetkan, 2% disumbang nuklir dan 3% oleh lainnya. Nuklir sebesar 2% untuk total kebutuhan energi nasional itu setara dengan 4% dari kebutuhan total energi listrik nasional. Bisa dibayangkan bahwa dengan sumbangan terhadap kebutuhan energi nasional sebesar 2% saja, akan tetapi mempunyai dampak yang maha dahsyat. Ironis sekali.

Dampak Nuklir bagi Masyarakat dan Lingkungan
Seperti telah diketahui bersama bahwa dalam sebuah reaktor nuklir sangat membutuhkan kelimpahan air (Dwisila del Callar), sehingga kebutuhan pendinginan terhadap reaktor bisa berlangsung secara permanen. Dalam hal penyediaan air ini ketelambatan suplai air dapat berakibat fatal. Kasus ini pernah terjadi pada reaktor nuklir milik Amerika Serikat di Three Mile Island pada tahun 1979, sehingga menyebabkan kerusakan dan ledakan yang sangat hebat, namun sayang kasus ini tidak sempat ter-expose oleh media secara luas.

Reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir ini ada dua. Pertama, radiasi langsung, yaitu radiasi yang terjadi bila radioaktif yang dipancarkan mengenai langsung kulit atau tubuh manusia. Kedua, radiasi tak langsung, yaitu radiasi yang terjadi lewat makanan dan minuman yang tercemar zat radioaktif, baik melalui udara, air, maupun media lainnya.

Keduanya – baik radiasi langsung maupun tidak langsung – akan mempengaruhi fungsi organ tubuh melalui sel-sel pembentukannya. Organ-organ tubuh yang sensitif akan dan menjadi rusak. Sel-sel tubuh bila tercemar radioaktif uraiannya sebagai berikut: terjadinya ionisasi akibat radiasi dapat merusak hubungan antara atom dengan molekul-molekul sel kehidupan, juga dapat mengubah kondisi atom itu sendiri, mengubah fungsi asli sel atau bahkan dapat membunuhnya. Pada prinsipnya, ada tiga akibat radiasi yang dapat berpengaruh pada sel. Pertama, sel akan mati. Kedua, terjadi penggandaan sel, pada akhirnya dapat menimbulkan kanker. Dan ketiga, kerusakan dapat timbul pada sel telur atau testis, yang akan memulai proses bayi-bayi cacat. Selain itu, juga menimbulkan luka bakar dan peningkatan jumlah penderita kanker (thyroid dan cardiovascular). Sebanyak 30-50% masyarakat di Ukrania mengalami radang pernapasan dan terhambatnya saluran pernapasan, juga masalah psikologi dan stres yang diakibatkan dari kebocoran radiasi.

Ada beberapa bahaya laten dari PLTN yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kesalahan manusia (human error) yang bisa menyebabkan kebocoran, yang jangkauan radiasinya sangat luas dan berakibat fatal bagi lingkungan dan makhluk hidup. Dampak inilah yang perlu menjadi renungan bersama jika kita melihat dengan kondisi dan SDM kita. Sebagai studi kasus, kita melihat bagaimana kepongahan pemerintah dan korporasi dalam menghadapi bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Kedua, limbah yang dihasilkan (uranium) bisa berpengaruh pada genetika. Limbah tersebut antara lain adalah Iodine-131 yang mempunyai waktu paruh 8 hari; Strontium-90 yang mempunyai waktu paruh 29 tahun; Cesium-137 yang mempunyai waktu paruh 30 tahun; dan yang paling mengerikan adalah Plutonium-239 yang mempunyai waktu paruh 24.000 tahun. Jika zat tersebut masuk ke dalam tubuh manusia dan terakumulasi maka akan mengancam jaringan dan organ tubuh dalam, seperti yang telah diungkapkan diatas. Ketiga, yaitu plutonium. Zat ini memiliki hulu ledak yang sangat dahsyat. Sebab, plutonium inilah salah satu bahan baku pembuatan senjata nuklir. Kota Hiroshima hancur lebur hanya oleh 5 kg plutonium. Di samping itu, tenaga nuklir memancarkan radiasi radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia.

Adapun dalam perspektif ekologis, limbah nuklir yang dihasilkan PLTN, sampai saat ini, belum terpecahkan solusinya. Persoalan ini juga dialami oleh negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Jepang, yang belum bisa memecahkan masalah penyimpanan limbah nuklir arus tinggi, mengingat intensitas radiasi radioaktif bisa berumur ribuan bahkan jutaan tahun (tergantung isotopnya). Meskipun seandainya ditanggung tiada kecelakaan atau kebocoran selama tahap operasi (25-30 tahun). Hal ini diperparah dengan fakta bahwa saat ini Indonesia belum mempunyai baku mutu standar logam berat dalam tanah sehingga apabila limbah logam berat (limbah uranium) masuk ke lingkungan melalui media tanah maka kita tidak bisa menggolongkan tingkat perparahan akumulasi logam berat dalam tanah.

Sekali Lagi: Kita Selalu Terlambat
Rencana pemerintah untuk membangun PLTN dapat dikatakan sebagai langkah mundur dalam pemilihan energi alternatif. Sebab, ketika di beberapa negara yang selama ini menggunakan tenaga nuklir berkeinginan menutup reaktor nuklirnya, justru Pemerintah Indonesia baru berencana membangunnya.

Amerika Serikat yang memiliki 110 buah reaktor nuklir atau 25,4% dari total seluruh reaktor yang ada di dunia, akan menutup 103 reaktor nuklirnya. Demikian halnya dengan Jerman, negara industri besar ini, juga berencana menutup 19 reaktor nuklirnya. Penutupan pertama dilakukan pada tahun 2002 kemarin, sedang PLTN terakhir akan ditutup pada tahun 2021. Keadaan lain juga terjadi di Swedia, yang menutup seluruh PLTN-nya yang berjumlah 12, mulai tahun 1995. Sampai negara tersebut bebas dari PLTN pada tahun 2010 mendatang.

Aksi Perlawanan Terhadap Pembangunan PLTN
Dalam perjalanannya, perlawanan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia sejauh ini dipelopori oleh golongan pecinta lingkungan yang berisikan para cendekia, ilmuwan, dan aktivis pergerakan seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, MANUSIA (Masyarakat Anti Nuklir Indonesia) dan juga MAREM (Masyarakat Reksa Bumi). Jika ditilik lebih dalam kebanyakan organisasi yang kontra terhadap pembangunan PLTN ini adalah organisasi berbasiskan pecinta lingkungan. Sebenarnya kita mempunyai perspektif yang maju terhadap aksi penolakan ini, karena, taruhlah di Jateng-DIY ini ada sekitar lima puluh universitas dengan jumlah fakultas di setiap universitas ada sepuluh dan di tiap fakultas ini terdapat organisasi mapala (mahasiswa pecinta alam) dengan anggota sepuluh orang saja, maka sudah ada lima ratus organisasi mapala dengan total anggota lima ribu orang. Kelima ribu orang inilah yang akan menjadi pionir dalam kampanye terhadap dampak pembangunan PLTN terhadap lingkungan. Ini dengan catatan pula bahwa mapala berfungsi sebagai pecinta alam yang sesungguhnya. Bukan hanya sebagai penikmat alam, naik gunung, susur sungai atau hanya bergulat dengan wallclimbing-nya dan menjadikan isu lingkungan sebatas seremonial. Sejauh kita kritis pada diri sendiri dengan sekuat tenaga mempertahankan integritas dan martabat kemanusiaan, kegagalan dalam sebuah perjuangan tidak dapat dikatakan sebagai kekalahan.

Akhirnya …?
Adalah sungguh tidak bermoral dan tidak bermartabat, memberikan beban pada generasi mendatang sebuah warisan limbah nuklir dan mengharapkan tugas generasi mendatanglah menemukan teknik menyimpan limbah nuklir dari produk generasi sebelumnya.

Oleh karena itu, mari kita katakan secara serentak, “PLTN?? No Way!!” Marilah kita kembali pada suatu kesimpulan bahwa PLTN bukanlah suatu pilihan yang mulia dan bijaksana, baik jika dilihat dari kacamata kepentingan sosial, ekonomi, politik, pelestarian lingkungan hidup, dan terjaminnya keberlanjutan kehidupan umat manusia. Jadi, PLTN bukanlah suatu pilihan yang tepat dan benar. Masih banyak sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alam yang bisa dijadikan alternatif untuk negeri yang sedemikian kaya, seperti Indonesia, apalagi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan energi. Dengan menggunakan bahan bakar seperti batubara, gas alam, panas bumi, matahari, atau bahkan mungkin dengan energi alternatif seperti micro hydro, biodiesel, biogas, dan angin, lebih memungkinkan sebagai solusi jangka panjang dengan tidak menabur bahaya dan mengorbankan keselamatan umat manusia.

Tulisan ini juga di posting di geton.nedw.org dan juga di www.infogue.com