Sekilas Situasi Nasional : Pertanian dan Neoliberalisme..(Lama Ga Nulis Kaya’ Ginian)

Sejarah bukan hanya meramalkan tetapi juga telah membuktikan bahwa tatanan ekonomi kapitalisme jalur neoliberalisme sudah gagal dalam mewujudkan cita-cita dasar-nya mewujudkan kesejahteraan bersama. Great Depression 1930 dan Global Crisis 2008 adalah bukti nyata neoliberal tidak mampu mengatasi problematika “dalam dirinya”. Model yang diagungkan oleh bangsa Anglo-Saxon dengan model yang disebut sebagai Reagenomics dan Thatcherism dengan jargon terkenalnya “TINA”(=There Is No Alternatives) ternyata tidak mutlak benar. Bahkan Francis Fukuyama dalam buku “The End of History and The Last Man”-sebagai pemuja paham kapitalisme- saat ini sedang mengalami terkena getah dari efek neoliberalisme.

MENGORGANISIR,,BUKAN KERJA CARI UANG !

Tulisan ini merupakan sebuah renungan ringan yang saya dedikasikan kepada kawan-kawan (yang hingga saat ini) yang masih setia sebagai aktivis cum organizer rakyat untuk perubahan.

 

*** 

Organisasi sepertinya bukan menjadi hal yang asing bagi kita, sebagai misal dalam setiap interaksi kita dengan individu lain tanpa sadar dan kesepakatan yang mengikat kita telah berorganisasi. Sifat mendasar manusia memang memiliki naluri ganda, yakni selain sebagai makhluk individual tentu juga menjadi makhluk sosial (komunal). Hidup berkomunitas seakan bukan sekedar takdir sejarah namun lebih karena kebutuhan yang bersifat naluriah. Seiring kemutakhiran zaman maka corak dan watak organisasi juga berdialektika sesuai dengan konteks (kebutuhan) kezamanan. Sebagai misal dalam era primitif-purba kebutuhan organisasi lebih pada aspek pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis semacam produksi dan pengelolaan pangan secara kolektif, reproduksi kelangsungan pada keturunan, dsb. Sedangkan memasuki era awal sejarah sampai dengan terbentuknya kerajaan dan juga organisasi modern seperti negara, kebutuhan organisasi mulai bersifat politis dan bukan hanya sosial semata.

 

Salib Putih : Bukan SARA Tapi RA

“Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dewasa ini dan masa yang akan datang? Bahwa apa yang harus kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme, untuk membangun Indonesia yang merdeka penuh dan yang demokratis. Hal ini merupakan syarat utama, yang mutlak, guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia. Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa inti.”

 

(Soekarno).

 

Begitu urgensinya kebutuhan tanah untuk kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Soekarno bahkan mensyaratkan redistribusi lahan untuk petani gurem sebagai basis ekonomi untuk memperkuat basis peri-kehidupan bangsa. Redistribusi lahan atau land reform merupakan bagian dari agenda besar Pembaruan Agraria atau lazim disebut sebagai Reforma Agraria (RA). Dalam kondisi kekinian Reforma Agraria (RA) mengalami penyempitan makna, yakni selalu dipahami sebagai permasalahan tanah dan petani kecil. Bahkan tidak sering hanya disebut sebagai konflik tanah. Padahal Reforma Agraria (RA) yang sebenarnya bukan hanya isu tanah melainkan berkenaan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah, seperti lingkungan hidup, air, angkasa dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Hal tersebut termaktub dalam UUPA No.5/1960. Saat ini UUPA sendiri kalah populis dibandingkan dengan UU-UU yang sarat akan kepentingan asing, dan jauh dari semangat keadilan sosial ala Indonesia.

Melawan Iblis Mephistopheles : Bunga Rampai Tinjauan Kritis Anti-PLTN-Fissi

Judul buku : Melawan Iblis Mephistopheles : Bunga Rampai Tinjauan Kritis Anti-PLTN-Fissi.

Penulis : Liek Wilardjo, Frans Magniz-Suseno, Arief Budiman, Budi Widianarko, Karlina Supelli, Iwan Kurniawan, Heru Nugroho, P.M. Laksono, Fabby Tumiwa, Venatius Hadiyono, Lilo Sunaryo, Zaenul Adzvar, Mustofa Bisri.

Penyunting : Nick T. Wiratmoko.

Penerbit : LISTHIA – Marem – Pustaka Percik.

Dari nyangkruk ke menerbitkan buku. Demikianlah mungkin apresiasi dari buku ini. Dalam cover yang dikartunisasi oleh Koesnan Hoesie ini menyiratkan gambaran kelam keberadaan PLTN di muka bumi. Gambar cover memang pas dengan judul besarnya. Artinya sangat provokatif dan sedikit hiperbolik.

Masih Perlukah Membangun PLTN di Indonesia (Part 2)

Tulisan ini saya buat sebagai catatan perjalanan saya bersama kawan-kawan dari komunitas GETON (Gerakan Tolak Nuklir) : Mas Eko, Mas Nick, Mas Yogi, Mas Reno dan Mas Febri. Tulisan ini dipisahkan dalam dua sesi berbeda, yakni sesi pertama kunjungan ke Balong-Jepara, sebagai daerah tapak PLTN dan sesi kedua saat bedah buku tentang Anti PLTN-Fissi di Unika Soepra, Semarang.

***

“Wan, cepetan ! Udah ditunggu ma temen-temen, nih !”, Begitulah nada keras seorang kawan terdengar dari telepon genggam saya. Pagi itu memang saya dan beberapa kawan dari komunitas GETON merencanakan untuk mengadakan “piknik” ke Balong-Jepara, yang konon katanya merupakan satu titik dari sebelas titik rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Hari itu minggu (6-4-2008), sengaja dipilih karena memang sudah janjian dengan Mas Sumedhi, tokoh pemuda desa Balong yang dikenal “vokal” didaerahnya. Tujuan saya dan beberapa kawan ke Balong tidak lain adalah karena menepati janji untuk mengadakan diskusi tentang energi alternatif Biogas, yang saat ini menjadi primadona energi alternatif di Indonesia.

“Fitna” Lebih Kejam Daripada Pembunuhan

Baru-baru ini di jagad perfilman Indonesia setelah diramaikan oleh ajang IMA (Indonesian Movie Award) ternyata juga dikejutkan dengan booming film Ayat-Ayat Cinta (AAC) besutan sutradara muda Hanung Bramantyo. Film yang diangkat dari novel karya Habiburrahman El Shirazi ini menceriterakan tentang lika-liku lajang muslim yang hendak berpoligami, yang notabene poligami itu sendiri sampai detik ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan muslim itu sendiri. Namun saya tak hendak menceriterakan film ini.

Selang beberapa saat setelah booming film AAC, ternyata kali ini publik Indonesia dan dunia dikejutkan oleh beredarnya film “Fitna” besutan Geert Wilder. Film “Fitna” merupakan film dokumenter pendek, yang berdurasi 17 menit, yang menceritakan tentang korelasi Islam dan Alqur’an dengan beberapa kejadian terorisme yang mewabah di dunia belakangan ini.

Kampanye Hari Air Sedunia

“Untuk Air Yang Senantiasa Kita Butuhkan Dan Senantiasa Pula Kita Abaikan”

“Air Untuk Semua !!”

Tulisan dimaksudkan sebagai kampanye sumbangsih pada hari air sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret.

PRIVATISASI AIR : MEKANISME BURUK PENGELOLAAN SDA DI ALAM DEMOKRASI

Air Sebagai Hak Asasi Manusia
Air adalah hak asasi manusia. Hak ini tertulis secara implisit dalam Kovenan Internasional mengenai ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), terutama pada pasal 11 tentang hak atau standar kehidupan yang layak, disatu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya, disisi lain. Konvenan ini mengakui bahwa sumberdaya alam yang terbatas dan merupakan barang publik (public goods) yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan, karenanya hak atas air mutlak diperlukan agar manusia dapat hidup secara bermartabat yang dijelaskan dalam General Comment #15 (2002).

Energi Alternatif Biogas

BIOGAS: SAMPAH YANG NAIK KELAS

Oleh WAWAN H. SUYATMIKO

Biogas adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara). Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik (padat dan cair) homogen seperti kotoran dan urin (air kencing) hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas. Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan, antara lain tahu, tempe, ikan pindang atau brem, bisa menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal dari bahan organik yang homogen.

Wacana Pembangunan PLTN di Indonesia

MASIH PERLUKAH MEMBANGUN PLTN DI INDONESIA?

Oleh WAWAN H. SUYATMIKO

Tulisan ini berawal dari beberapa kali ikut diskusi tentang nuklir dan PLTN dengan kawan-kawan dari sebuah komunitas yang menamakan diri mereka Gerakan Tolak Nuklir atawa GETON. Dari rangkaian diskusi dan ditambahi dengan mencoba mencari beberapa sumber, termasuk ikutan seminar yang dihadiri oleh (konon katanya) begawan nuklir Indonesia, yakni Liek Wilardjo, maka lahirlah tulisan yang masih kurang di sana-sini. Awalnya tulisan ini mau dijadikan sebagai terbitan atau media kampanye GETON edisi perdana, namun karena terbatasnya waktu dan budget maka akhirnya tulisan ini keluar dalam bentuk yang lain di media maya ini. Judul asli dari tulisan ini adalah “PLTN = Pembangkit Listrik Tenaga Nasionalisme?.” Judul ini dipilih bukan tanpa alasan, sebab seringkali stigma yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang mendukung pembangunan di Indonesia adalah berjiwa nasionalis, sedangkan yang tidak mendukung maka stigmanya sangat buruk: tidak memiliki jiwa nasionalis. Bahkan dalam pembangunan PLTN di Indonesia bagi yang berada di garis penolakan terhadap pembangunan PLTN ini bisa dicap sebagai orang-orang tak-nasionalis. Namun dari tulisan yang coba dipaparkan di bawah ini kiranya akan menjawab tentang semangat nasionalisme dari sisi yang berbeda, khususnya berkenaan dengan isu nasionalisme dan pembangunan reaktor nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria.

Kasus Suap Jaksa UTG

Ternyata Sapu Untuk Membersihkan Itu-pun Masih Kotor

Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan sebagai seorang jaksa senior koordinator kasus BLBI yang menangani kasus BDNI milik salah satu konglomerat ternama, Sjamsul Nursalim, oleh KPK merupakan kejadian yang mencengangkan bagi berbagai kalangan. Baru kali ini KPK menjebak dan menangkap “kakap besar”, yakni seorang jaksa senior. Secara pararel jaksa Urip juga diperiksa oleh “atasan”-nya, Jamwas MS Raharjo di Gedung Bundar. Penangkapan tersebut juga berhasil menciduk Artalytha Suryani, mendiang konglomerat Surya Dharma. Dalam kronologis penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang senilai 6 miliar rupiah. Namun keduanya berkilah, menurur keduanya uang tersebut digunakan untuk berbisnis permata. Menurut kabar yang dilansir dari Tempo menyatakan bahwa sebenarnya KPK sudah “menguntit” Jaksa Urip sejak 4 bulan sebelum penangkapan. Sedangkan sumber dari Gatra menyebutkan bahwa “uang terimakasih” yang disepakati oleh Artalytha dengan jaksa nakal mencapai US$ 1 juta dan uang muka sebesar US$ 340 ribu sudah diserahkan kepada Jaksa Urip.